Salin Artikel

Aturan Perda, Penetapan atau Perpanjangan PSBB Harus Minta Saran DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah provinsi DKI Jakarta kini harus meminta saran anggota DPRD DKI terlebih dahulu jika ingin memperpanjang atau menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Aturan baru tersebut tertuang dalam peraturan daerah (Perda) Penanggulangan Covid-19 yang baru disahkan dalam sidang paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/10/2020) kemarin.

Aturan pelibatan DPRD DKI tersebut tertuang dalam BAB IV tentang pelaksanaan PSBB tepatnya Pasal 19.

Pasal 19 Ayat 2 menyebut kebijakan mengenai PSBB atau kebijakan lainnya dalam hal penyelenggaraan karantina kesehatan di DKI Jakarta ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Gubernur DKI.

"Dalam hal PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Gubernur dapat menetapkan kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di 0rovinsi DKI Jakarta sebagaimana mestinya," demikian bunyi Pasal 19 Ayat 2.

Sebelum ditetapkan Gubernur DKI, pembahasan PSBB harus melibatkan dan meminta saran DPRD DKI.

"Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian bunyi Pasal 19 Ayat 3.

Perlu diketahui, Perda Penanggulangan Covid-19 itu disusun karena DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19.

Perda dibentuk agar aturan mengenai penanggulangan Covid-19 di Jakarta memiliki aturan yang lebih kuat dan lebih lengkap daripada dua peraturan gubernur (Pergub) sebelumnya yang menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta.

Perda tersebut berisi 11 Bab dan 35 pasal yang didalamnya mengatur mulai dari ketentuan, tanggung jawab, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19. Namun, sanksi pidana dihapuskan dari aturan dalam Perda.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/20/13583981/aturan-perda-penetapan-atau-perpanjangan-psbb-harus-minta-saran-dprd-dki

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Empat Orang 'Nyinte' di Depan Masjid Kampus Depok, Beli Tembakau Sintetis di Instagram

Pengakuan Empat Orang "Nyinte" di Depan Masjid Kampus Depok, Beli Tembakau Sintetis di Instagram

Megapolitan
BPS DKI Ungkap Warga Miskin Ekstrem Terbanyak Berada di Jakarta Utara, Paling Sedikit di Barat

BPS DKI Ungkap Warga Miskin Ekstrem Terbanyak Berada di Jakarta Utara, Paling Sedikit di Barat

Megapolitan
Keluarga Pertanyakan Urgensi Polisi Bentuk TGPF dalam Kasus Tabrakan Hasya dengan Purnawirawan Polri

Keluarga Pertanyakan Urgensi Polisi Bentuk TGPF dalam Kasus Tabrakan Hasya dengan Purnawirawan Polri

Megapolitan
Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Pernah Beraksi 3 Hari Sebelumnya

Pencuri Ponsel di Rumah Kos Matraman Sudah Pernah Beraksi 3 Hari Sebelumnya

Megapolitan
Minibus Ringsek Usai Tabrak Pembatas di Tol Depok, Diduga akibat Sopir Mengantuk

Minibus Ringsek Usai Tabrak Pembatas di Tol Depok, Diduga akibat Sopir Mengantuk

Megapolitan
Pura-pura Jadi Pembeli, Warga Pamulang Bawa Kabur Sepeda Motor di Bogor

Pura-pura Jadi Pembeli, Warga Pamulang Bawa Kabur Sepeda Motor di Bogor

Megapolitan
BPS DKI Sebut Pengeluaran Satu Warga Miskin Ekstrem Jakarta di Bawah Rp 11.633 Per Hari

BPS DKI Sebut Pengeluaran Satu Warga Miskin Ekstrem Jakarta di Bawah Rp 11.633 Per Hari

Megapolitan
Tepergok Usai Konsumsi Tembakau Sintetis di Depan Masjid Kampus Depok, 4 Orang Ditangkap Polisi

Tepergok Usai Konsumsi Tembakau Sintetis di Depan Masjid Kampus Depok, 4 Orang Ditangkap Polisi

Megapolitan
Gerebek Kolam Renang Lokasi Pesta Miras di Cikarang Timur, Satpol PP Tidak Temukan Narkoba

Gerebek Kolam Renang Lokasi Pesta Miras di Cikarang Timur, Satpol PP Tidak Temukan Narkoba

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pencuri Besi Pagar Pembatas Jalan di Koja

Polisi Tangkap 2 Pencuri Besi Pagar Pembatas Jalan di Koja

Megapolitan
Seorang Pria Nekat Panjat Dinding Rumah Kos di Matraman untuk Curi Ponsel

Seorang Pria Nekat Panjat Dinding Rumah Kos di Matraman untuk Curi Ponsel

Megapolitan
Satpol PP Ancam Cabut Izin Lokasi Pesta Miras di Kolam Renang Bekasi

Satpol PP Ancam Cabut Izin Lokasi Pesta Miras di Kolam Renang Bekasi

Megapolitan
Bacok Lawan Tawuran di Citayam Depok, 2 Remaja Ditangkap Polisi

Bacok Lawan Tawuran di Citayam Depok, 2 Remaja Ditangkap Polisi

Megapolitan
Hendak Curi Uang Rp 17 Juta dari Kasir Minimarket di Setu, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Hendak Curi Uang Rp 17 Juta dari Kasir Minimarket di Setu, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Megapolitan
Pengadaan Lift Baru Gedung DPRD DKI Rp 3,4 Miliar, Biaya Pemeliharaannya Rp 1,2 Miliar

Pengadaan Lift Baru Gedung DPRD DKI Rp 3,4 Miliar, Biaya Pemeliharaannya Rp 1,2 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.