Usaha Farmasi hingga Telekomunikasi di Jakarta Wajib Naikkan UMP pada 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pelaku usaha di bidang jasa keuangan hingga telekomunikasi yang tidak terkena dampak Covid-19 untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021 seperti yang telah diputuskan, yakni minimal Rp 4,4 juta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sektor yang tidak terdampak krisis kesehatan itu seperti bidang farmasi, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

Sektor usaha tersebut dipastikan akan menyesuaikan UMP baru yang mulai diterapkan 2021 mendatang.

"Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa keuangan, telekomunikasi malah dia meningkat. Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop, mal," kata Andri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, seperti dikutip Antara.

Untuk menentukan jenis usaha yang harus menaikkan UMP dan yang tidak menaikkan upah pekerja ini, Disnakertransgi mewajibkan semua bidang usaha di Ibu Kota untuk mengajukan permohonan yang disertakan dengan penyerahan dokumen dan data keuangan setahun terakhir.

"Perusahaan bisa melampirkan keuangan satu tahun terakhir dan kami juga bisa lihat begitu dia mengajukan dari mana bisa kami lihat itu nantinya," ucap Andri.

Perusahaan yang tidak mengajukan permohon dianggap sudah memenuhi kriteria untuk menaikkan UMP 2021.

Namun, Andri mengatakan aturan detail yang mengatur hal ini masih digodok pihaknya.

"Memang secara detail akan kami susun SOP-nya seperti apa, kriterianya seperti apa. Ini kan masih jauh, masih dua bulan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menaikkan UMP 2021 untuk bidang usaha yang tidak terdampak Covid-19.

"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja atau buruh, termasuk dalam membayar upah.

Maka, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja dan buruh, serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi.

"Penetapan ini telah sejalan dengan semangat yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi COVID-19," ujarnya.