Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Pasalnya, alih-alih membangun 300.000 hunian DP Rp 0, unit yang saat ini tersedia kurang dari 1.000 saja masih sepi peminat.

"Jadi ke arah kebijakannya kali ya yang direvisi," ujar dia saat dihubungi melalui telepon, Selasa (24/11/2020).

Aziz mengatakan, kebijakan rumah DP Rp 0 tersebut sebenarnya didukung penuh oleh DPRD DKI Jakarta.

Namun, ia menilai target 300.000 hunian dalam waktu 5 tahun kepemimpinan Anies sudah tidak realistis lagi.

"DP 0 kita dorong, cuman ya kita lihat harus realistis anggarannya ya," kata dia.

Pasalnya, realita di lapangan saat ini program tersebut sepi peminat. Rumah susun yang ada masih belum banyak dihuni.

Aziz mengatakan, pihaknya akan mengundang Sarana Jaya sebagai pengembang proyek tersebut untuk membahas program tersebut.

Selain itu, akan didengar pula mereka yang sudah menghuni dan warga yang mengalami penolakan terhadap program tersebut.

"Karena mungkin kebijakan ini mungkin memberatkan masyarakat atau seperti apa, kami sedang mencari solusinya. Nanti kita diskusikan dengan Sarana Jaya dan pak gubernur, apakah harus diubah (kebijakan)," kata dia.

Realisasi kebijakan rumah DP Rp 0 juga sempat dikritik oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari.

Eneng mempertanyakan realisasi pembangunan hunian rumah DP Rp 0 yang dijanjikan Anies, padahal sudah memasuki tahun keempat kepemimpinannya.

Saat ini realisasi program rumah DP Rp 0 tersebut baru 0,26 persen atau 780 rumah saja.

"Ini sudah masuk tahun keempat, targetnya 300.000 rumah, tapi 1.000 aja belum tercapai," kata Eneng Kamis lalu.

Eneng juga mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan target janji Anies untuk menciptakan 300.000 rumah DP Rp 0 selama 5 tahun kepemimpinan.

Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah selama 5 tahun, atau 60.000 rumah per tahun.

Namun dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP 0.

"Rumah DP 0 (anggaran) pembangunan tidak muncul di anggaran, tetapi justru pengadaan lahan terus menerus yang kita sayangkan lahannya terus dibeli tapi tidak dibangun," kata dia.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko sebelumnya mengklaim bahwa antusias warga Ibu Kota untuk memiliki hunian dengan DP Rp 0 cukup tinggi.

Hal ini terlihat dari jumlah hunian yang terjual hingga 16 Oktober 2020.

Untuk hunian rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah terjual 457 dari total 780 unit.

Kemudian untuk hunian Samawa di Bandar Kemayoran di Jakarta Utara, telah terjual 24 dari total 30 unit.

Sedangkan untuk hunian Samawa di Tower Bunaker Sentraland Cengkareng di Jakarta Barat sudah terjual 17 dari total 64 unit.

"Dari sisi animo, jumlah pendaftar program DP nol sangat besar," kata Sarjoko dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2020).

Sarjoko menyampaikan, pihaknya tetap melakukan proses verifikasi secara teliti guna memastikan rumah DP Rp 0 bisa dinikmati warga yang memang membutuhkan hunian murah.

"Guna memastikan program ini tepat sasaran, perlu dilakukan seleksi administrasi dan kepemilikan aset serta kemampuan keuangan pemohon sehingga profil penerima manfaat sesuai dengan target sasaran," ujar Sarjoko.