Salin Artikel

[POPULER JABODETABEK]: Intimidasi Simpatisan FPI terhadap Polisi | Kondisi Covid-19 di Jakarta Semakin Mengkhawatirkan

Berita lainnya yang populer adalah permintaan maaf Rizieq Shihab karena timbulkan kerumunan hingga kondisi Covid-19 di DKI Jakarta yang semakin mengkhawatirkan.

1. Sulitnya Polisi menyampaikan surat panggilan buat Rizieq

Mangkirnya pemimpin organisasi masyarakat Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab dari panggilan polisi pada Selasa lalu membuat kepolisian kembali melayangkan surat panggilan kedua.

Surat tersebut diantarkan secara langsung penyidik Polda Metro Jaya yang didampingi oleh Kapolsek Tanah Abang Kompol Singgih Hermawan pada Rabu lalu.

Namun, upaya polisi untuk membawa surat itu ke rumah Rizieq terkendala karena diadang pendukungnya yang menamai diri Laskar Pembela Islam (LPI).

Warta Kota melaporkan, sekitar empat hingga enam penyidik kepolisian yang didampingi Kapolsek Tanah Abang mendatangi kediaman Rizieq di Gang Paksi, Jalan Petamburan III, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.50 WIB pada Rabu itu.

Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan surat panggilan yang kedua terkait kasus kerumunan orang di acara pernikahan putri Rizieq, Najwa Shihab, pada 14 November lalu. Acara itu digelar di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Namun, penyidik tidak dapat bertemu dengan yang bersangkutan ataupun perwakilannya karena diadang LPI yang sudah membuat barikade di gang tersebut.

"Mohon maaf, Bapak harus menunggu di sini dulu. Kita koordinasi dulu ke dalam," kata seorang anggota LPI.

Baca selengkapnya di sini. 

2. Permintaan maaf Rizieq Shihab tak pengaruhi kelanjutan kasus hukumnya

Rizieq Shihab akhirnya meminta maaf karena telah beberapa kali menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

Permintaan maaf itu dia sampaikan Rabu lalu atau lebih dari dua pekan setelah kerumunan tercipta.

"Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat, di bandara, di Petamburan, Tebet dan Megamendung terjadi penumpukan yang tidak terkendali," ujar Rizieq dalam reuni 212 daring yang ditayangkan di Youtube Front TV.

Kerumunan di empat lokasi tersebut terjadi dalam waktu 4 hari setelah Rizieq tiba di Indonesia dari Arab Saudi pada 10 Oktober lalu.

Kritik kepada Rizieq sebenarnya sudah datang saat kerumunan massa simpatisannya melakukan penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta dan markas FPI Petamburan.

Namun, setelahnya Rizieq justru masih menghadiri acara yang mengundang kerumunan massa di Tebet, Jakarta Selatan, serta Megamendung, Bogor.

Baca selengkapnya di sini.

3. Hasil swab Rizieq Shihab harus dilaporkan ke Dinkes

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Dwi Oktavia Handayani menegaskan, setiap hasil swab test atau tes usap untuk mendeteksi Covid-19 harus dilaporkan kepada pemerintah.

Ini termasuk hasil swab pemimpin FPI, Rizieq Shihab.

"Saya enggak menjawab untuk Habib Rizieq, saya jawab sesuai aturannya. Jadi saat orang melakukan pemeriksaan baik atas inisiatif sendiri atau karena ada indikasi medis, maka yang wajib melaporkan itu adalah fasilitas kesehatannya," kata Dwi kepada Kompas.com, Kamis (3/12/2020).

Dwi mengatakan, hasil swab test memang menjadi kerahasiaan pasien. Pasien punya hak apakah akan mengumumkan penyakitnya atau tidak. Namun, faskes berkewajiban melaporkan hasil swab test karena hal itu berhubungan dengan penyakit menular.

"Enggak hanya Covid-19 ya, semua penyakit potensial wabah itu di Jakarta dari tahun 2005 sudah dibangun sistem elektronik pelaporan pasien dengan diagnosis penyakit potensial wabah," kata Dwi.

Dwi pun mengingatkan akan ada sanksi bagi fasilitas kesehatan yang tak mematuhi aturan.

"Sanksinya mulai dari sanksi yang sifatnya teguran, pembinaan, sampai sanksi administrasi," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

4. Covid-19 DKI Jakarta makin mengkhawatirkan

Memasuki bulan ke-9 pandemi, kasus penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta semakin mengkhawatirkan, bukannya membaik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Amad Riza Patria tak luput dari paparan virus itu.

Selain Anies dan Riza, sejumlah pejabat DKI juga diketahui telah terpapar Covid-19. Beberapa di antara mereka bahkan meninggal dunia.

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Timur Ade Yulia Narun dilaporkan meninggal dunia pada Rabu lalu akibat terinfeksi Covid-19. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar.

Ade meninggal sekitar pukul 22.00 WIB di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit, Jakarta Timur. Jenazahnya telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon.

Ade bukanlah pejabat DKI yang pertama meninggal dunia akibat Covid-19. Sekretaris Daerah Saefullah juga meninggal dunia akibat virus yang sama pada 16 September 2020 setelah dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Baca selengkapnya di sini.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/04/06201041/populer-jabodetabek-intimidasi-simpatisan-fpi-terhadap-polisi-kondisi

Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke