Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kecewa MA Tolak PK Pemprov DKI soal Reklamasi Pulau G

Anggota Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nelson Simamora mengatakan, MA tidak semestinya menolak PK tersebut yang memberikan peluang reklamasi Pulau G tetap berlanjut.

"Kita kecewa dengan putusan itu, karena MA harusnya tahu bahwa reklamasi itu merusak lingkungan," kata Nelson saat dihubungi, Jumat (11/12/2020).

Nelson mengatakan, akan ada banyak dampak negatif apabila reklamasi Pulau G dilanjutkan. Tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memiskinkan para nelayan.

Begitu juga dengan potensi merusak objek vital negara.

Menurut Nelson, dengan diteruskannya pembangunan reklamasi Pulau G, akan merusak PLTU yang ada di Muara Karang.

"Dengan adanya pulau itu air keluar dan air masuk akan bercampur, akibatnya mesin bisa jebol, rusak," kata dia.

Itulah sebabnya, lanjut Nelson, KSTJ tetap menolak adanya pembangunan kembali pulau-pulau yang saat ini dihentikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Adapun sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipastikan harus mengeluarkan izin reklamasi Pulau G yang saat ini bernama Pantai Bersama tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

"Amar Putusan TOLAK PK," tulis putusan MA yang diunggah di situs resmi Mahkamahagung.go.id, Kamis (10/12/2020).

Putusan tersebut diketok pada 26 November 2020, sebagai Panitera Pengganti Retno Nawangsih, dan Hakim 1 Yodi Martono WAhyunadi, Hakim 2 Hary Djatmiko dan Hakim 3 Supandi.

Sengketa perizinan reklamasi pulau G diajukan oleh PT Muara Wisesa Samudera yang menggugat Anies karena tak kunjung menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

Perkara tersebut terdaftar pada 16 Maret 2020 dengan nomor perkara 4/P/FP/2020/PTUN.

Perkara tersebut mengabulkan keinginan PT Muara Wisesa Samudera dan mewajibkan Anies untuk segera menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G.

"Mewajibkan termohon (Gubernur DKI Jakarta) untuk segera menerbitkan perpanjangan atas Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2239 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera," bunyi petitum gugatan PT Muara Wisesa Samudera.

Namun ternyata Pemprov DKI Jakarta tidak berhenti sampai di situ. Tertanggal 15 Oktober 2020, tercatat Pemprov DKI Jakarta mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan perkara di PTUN tersebut.

PK tersebut teregistrasi dengan nomor 157 PK/FP/TUN/2020 dan didistribusikan pada 2 November 2020.

Namun PK yang diajukan Pemprov DKI Jakarta dinyatakan ditolak dan Anies tetap diwajibkan untuk segera mengeluarkan izin reklamasi Pulau G.