Anggota DPRD Walkout Protes PSI soal Kenaikan Gaji, Pengamat: Kekanak-kanakan

"Cara fraksi-fraksi DPRD DKI menyikapi PSI dengan kompak walk out sebelum pembacaan pandangan PSI pada rapat paripurna DPRD tentu saja terlihat kekanak-kanakan. Apalagi keputusan untuk walkout itu dilakukan sebelum mendengarkan apa yang menjadi sikap PSI," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Lucius menilai, sikap para anggota DPRD DKI itu semakin menunjukkan bahwa selama ini mereka memang berkomplot untuk berupaya menaikkan gaji dan tunjangan melalui Rencana Kerja Tahunan 2021.

Namun, rencana mereka terhalang oleh sikap PSI yang menolak kenaikan gaji. Akibatnya, mereka kompak melampiaskan kekesalannya pada PSI.

"Semakin kelihatan bahwa kekompakan fraksi-fraksi dalam menyepakati RKT adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar dan penuh nafsu besar untuk mendapatkan tunjangan fantastis," katanya.

Ia juga mempertanyakan alasan fraksi di DPRD DKI perlu keroyokan untuk menghadapi fraksi kecil seperti PSI.

Padahal, PSI partai baru dan hanya memiliki total 8 kursi di Kebon Sirih.

Suara PSI sebenarnya dengan mudah bisa diabaikan dan fraksi lain tidak perlu sampai melakukan aksi protes berupa walkout dari ruang sidang.

Namun, ia menduga hal ini memang bentuk spontan karena kekecewaan mereka batal naik gaji dan tunjangan.

"Fraksi-fraksi stres dengan kekencangan PSI yang jujur menyampaikan ke publik (kenaikan soal gaji dan tunjangan). Dan ekspresi stres itu yang nampaknya memicu kekompakan fraksi-fraksi untuk sama-sama meninggalkan ruang sidang hingga PSI sendirian di ruangan," ujarnya.

Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna (walk out) Senin siang tadi saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin.

Ia mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI yang memuat kenaikan gaji dan tunjangan.

Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.

Oleh karena itu, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin siang.

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.

Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.

Aksi ini berlangsung hingga Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad selesai membacakan pandangan umum Fraksi PSI.

Lalu, ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem Jupiter mulai menyatakan pandangan umum fraksinya, para anggota DPRD yang walk out kembali menduduki kursi mereka.