Ketika Pemprov DKI Siap Kaji Opsi Lockdown Akhir Pekan demi Tekan Laju Covid-19...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berencana mengkaji opsi lockdown pada akhir pekan demi menekan angka kasus Covid-19.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Menurut Ariza, ide lockdown itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaca pada kebijakan di Turki tentang lockdown di akhir pekan.

Usulan tersebut pun akan dikaji. Terlebih, lanjut Ariza, banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

"Tidak hanya ke pasar, ke mal, tetapi juga ke tempat-tempat rekreasi, termasuk berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga ke luar kota," katanya.

Meski demikian, Ariza menegaskan, Pemprov DKI tetap mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19 selanjutnya.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," ucap Ariza.

Laju kasus Covid-19 di DKI

Wacana mengkaji opsi lockdown tersebut, sambung Ariza, muncul setelah beberapa penerapan seperti pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif menekan penyebaran Covid-19.

Hal itu juga sempat dikritisi Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM tidak efektif.

"Ya, yang disampaikan Pak Jokowi betul, memang ini belum efektif," ucap Ariza.

Khusus DKI Jakarta, grafik kasus harian Covid-19 masih terus melonjak. Bahkan, pertambahan kasus baru semakin menjadi sepanjang penerapan PPKM jilid kedua dari 25 Januari lalu sampai 8 Januari mendatang.

Menurut data di laman corona.jakarta.go.id sampai Rabu (3/2/2021), akumulai kasus harian Covid-19 selama 10 hari terakhir adalah 30.473 kasus atau rata-rata 3.047 kasus per hari.

Rata-rata tersebut hanya turun sedikit dari rataan kasus harian Covid-19 pada PPKM jilid pertama selama 14 hari pada 11-24 Januari lalu, yakni 3121 kasus.

25 Januari : 2.451 kasus
26 Januari : 2.314 kasus
27 Januari : 1.836 kasus
28 Januari : 2.889 kasus
29 Januari : 3.448 kasus
30 Januari : 3.491 kasus
31 Januari : 3.474 kasus
1 Februari : 3.614 kasus
2 Februari : 3.362 kasus
3 Februari : 3.567 kasus

Epidemiolog: Lockdown akhir pekan tak optimal

Epidemiolog dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman berpendapat, usulan lockdown atau penutupan wilayah selama dua hari di setiap akhir pekan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Dicky menjelaskan, rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 adalah 14 hari.

Maka, apabila hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, pada hari ketiga masih bisa terjadi penularan.

"Mungkin kurang dari 10 persen, setelah itu maju lagi kasusnya. Intinya ada fungsi (pengereman) dua hari itu, kemudian hari setelahnya akan naik lagi," ujar Dicky saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/2/2021).

Dicky mengambil contoh penerapan lockdown di Queensland, Australia, yang diterapkan ketika kasus Covid-19 baru satu kasus.

Lockdown yang diberlakukan di Queensland bukan untuk menekan jumlah penularan, tetapi untuk memaksimalkan tracing kasus kontak dari satu kasus yang ditemukan.

"Tiga hari untuk mengoptimalkan strategi tracing testing, dari satu kasus positif, pemerintah negara bagian ini mendapatkan 19.000 kasus kontak dari satu kasus," paparnya.

Dicky pun menyarankan, apabila lockdown ingin diberlakukan, sebaiknya dilaksanakan selama dua minggu.

Untuk lebih maksimal, menurut Dicky, lockdown tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tapi serentak di semua daerah di Indonesia yang semakin parah diterpa kasus Covid-19.

"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB). Padahal kita tahu pandemi ini masih lama," katanya.

Ketua DPRD: pertimbangkan sektor ekonomi

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI mempertimbangkan lebih matang terkait wacana lockdown akhir pekan tersebut.

Menurut Pras, akan ada banyak sektor yang bersinggungan dengan kebijakan lockdown tersebut, seperti sektor ekonomi.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang, sekarang kan semua tersentuh. Masalah ekonomi tersentuh juga kita sangat anjlok dalam pendapatan," ucap Pras dalam keterangan suara, Rabu.

Diakui Pras, pandemi Covid-19 saat ini memang dalam kondisi serius. Karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pencegahan penularan Covid-19 dan mendukung program pemerintah dengan aktif menjalan protokol kesehatan.

"Situasi ini emang nggak main-main, (caranya) sama-sama mendukung program dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada. SOP Covid-19 itu," ucap Pras.

Pras menambahkan, perlu ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.

"Kalau semuanya pada cuek bebek ya susah juga," ucap Pras.