Salin Artikel

Sembilan Isu Prioritas UU Cipta Kerja yang Disorot Buruh Saat Peringatan May Day

JAKARTA, KOMPAS.com - Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melaksanakan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh, Sabtu (1/5/2021).

Tuntutannya adalah untuk mencabut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Buruh juga menyampaikan petisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Presiden Republik Indonesia.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, petisi tersebut diberikan agar hakim dari MK memperhatikan secara sungguh-sungguh uji materi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh buruh sebelumnya.

"Ada sekitar 69 pasal yang kita uji materikan di dalam klaster ketenagakerjaan, antara lain ada 9 isu prioritas dari 69 pasal tersebut," kata Said di lokasi aksi, Sabtu.

Berikut adalah sembilan isu prioritas tersebut.

Isu pertama adalah terkait pengaturan upah minimum. Dalam dokumen petisi yang diterima Kompas.com, dinyatakan bahwa, pengaturan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja menunjukan tidak adanya perlindungan dari negara untuk mengupayakan kesejahteraan buruh. Dokumen petisi tersebut ditandatangi oleh Said dan Presiden KSPSI Andy Gani.

"Untuk mencapai tujuan bernegara dalam pengaturan upah minimum seharusnya ditetapkan; UMK tanpa syarat; UMSK tetap diberlakukan; dan dasar penetapan UMP dan UMK bersifat kumulatif, yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana setiap 5 tahun sekali dilakukan peninjauan ulang terhadap KHL," tulis Said dalam dokumen petisi tersebut.

Isu prioritas kedua adalah terkait pesangon. Buruh tidak setuju dengan ketentuan pesangon yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Semestinya, untuk mencapai tujuan bernegara, perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh diwujudkan dengan membuat pengaturan: nilai UP, UPMK, dan UPH tidak ditetapkan sesuai ketentuan (nilai standar), melainkan bersifat paling rendah (nilai minimum) agar terbuka peluang bagi perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada buruh; dan nilai UPH 15% tidak dihilangkan," kata Said.

Isu prioritas ketiga adalah terkait outsourcing.

"Kami tidak setuju kalau outsourcing tidak dibatasi, tidak dibatasi jenis pekerjaannya maupun tidak dibatasi antara kegiatan pokok dan kegiatan penunjung," kata Said.

"Akibatnya apa? Seluruh perusahaan di Indonesia boleh menggunakan outsourcing 100 persen, this is modern slavery, ini adalah perbudakan zaman modern, istilah daripada hukum internasional ILO," imbuhnya.

Kemudian, isu prioritas keempat adalah terkait Pengaturan Karyawan Kontrak (PKWT). Dalam dokumen petisi, tertulis bahwa kebijakan PKWT dalam UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tujuan bernegara karena buruh dapat dikontrak dalam jangka pendek, tanpa periode, dan secara terus menerus atau tanpa batas waktu sehingga menyebabkan buruh kehilangan kesempatan menjadi karyawan tetap (PKWTT).

Kemudian, isu prioritas kelima adalah terkait Pengaturan Tenaga Kerja Asing (TKA). Di mana, kata Said, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja TKA diberi peluang secara luas untuk bekerja tanpa suatu izin dengan pengawasan terbatas.

"Ketentuan tersebut tidak menunjukan adanya perlindungan kepada pekerja WNI yang semestinya mendapatkan prioritas untuk mengisi posisi/pekerjaan tersebut," tulis Said.

Menurut Said, diperlukan pengawasan terhadap TKA yang bekerja di Indonesia.

Isu ketujuh adalah terkait tindak pidana.

"Dalam UUCK diatur: pengusaha yang menggunakan TKA tanpa izin tertulis dari menteri terbebas dari sanksi pidana; dan tidak dibayarkannya UPMK dan UPH tidak disertai ancaman pidana," tulis Said.

"Demi memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh sesuai dengan tujuan bernegara sudah seharusnya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal menggunakan TKA tak berizin dan tidak membayar UPMK dan UPH kepada pekerja dikenai sanksi pidana," imbuhnya.

Isu kedelapan adalah terkait pengaturan cuti dan istirahat. Di mana, kata Said, di salam Undang-Undang Cipta Kerja hak libur (1 hari) hanya diberikan kepada buruh yang bekerja selama 6 hari dalam seminggu.

Kemudian hak upah buruh tidak dibayarkan apabila buruh menggunakan cuti tahunan dan tidak ada lagi hak istirahat/cuti panjang yang diberikan kepada buruh.

"Aturan-aturan tersebut sama sekali tidak memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi buruh," tulis Said.

Menurutnya, perlu ada ketentuan khsuus bagi buruh yang bekerja selama 5 hari dalam seminggu dan buruh yang menggunakan cuti tahunan harus pula tetap dibayarkan upahnya; dan hak cuti/ istirahat panjang buruh harus tetap diberikan.

Kemudian, isu terakhir adalah waktu kerja.

"Dalam UUCK diatur: waktu lembur buruh dapat diberikan kepada buruh sampai dengan 4 jam/hari dan 18 jam/minggu," tulis Said.

"Ketentuan tersebut mengakibatkan waktu kerja buruh menjadi lebih panjang dan mengurangi hak libur bekerja bagi buruh. Demi memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh seharusnya waktu lembur ditentukan paling banyak 3 jam/hari dan 14 jam/minggu," imbuhnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/01/16175911/sembilan-isu-prioritas-uu-cipta-kerja-yang-disorot-buruh-saat-peringatan

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koalisi Pejalan Kaki Dukung Pemkot Depok Tak Bangun JPO di Jalan Margonda

Koalisi Pejalan Kaki Dukung Pemkot Depok Tak Bangun JPO di Jalan Margonda

Megapolitan
Koalisi Pejalan Kaki Ingatkan Warga Depok: Bangun Trotoar Pasti Menyusahkan Orang...

Koalisi Pejalan Kaki Ingatkan Warga Depok: Bangun Trotoar Pasti Menyusahkan Orang...

Megapolitan
Kapolri: Cuaca Buruk Persulit Pencarian Korban Jatuhnya Helikopter Polri di Bangka Belitung

Kapolri: Cuaca Buruk Persulit Pencarian Korban Jatuhnya Helikopter Polri di Bangka Belitung

Megapolitan
Kapolri: Cuaca Buruk jadi Penyebab Helikopter Polri Jatuh di Bangka Belitung

Kapolri: Cuaca Buruk jadi Penyebab Helikopter Polri Jatuh di Bangka Belitung

Megapolitan
Detik-detik Jenazah Korban Helikopter Polri Jatuh di Babel Tiba di Kepolisian Udara Tangsel

Detik-detik Jenazah Korban Helikopter Polri Jatuh di Babel Tiba di Kepolisian Udara Tangsel

Megapolitan
Cerita PPSU di Ragunan Pergoki Pembuang Sampah Sembarangan: Dongkol, Dibilangin Malah Ketawa

Cerita PPSU di Ragunan Pergoki Pembuang Sampah Sembarangan: Dongkol, Dibilangin Malah Ketawa

Megapolitan
Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Digital dan Surat Keterangan

Blangko E-KTP Kosong, Dinas Dukcapil DKI Terbitkan Identitas Digital dan Surat Keterangan

Megapolitan
Kala Pria Disabilitas Tega Cabuli Anak Tetangga yang Sedang Mandi

Kala Pria Disabilitas Tega Cabuli Anak Tetangga yang Sedang Mandi

Megapolitan
Polisi Ancam Tilang Manual Pengendara Motor yang Balapan Liar di JLNT Casablanca

Polisi Ancam Tilang Manual Pengendara Motor yang Balapan Liar di JLNT Casablanca

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Narkoba, 124 Pegawai Kejaksaan Negeri Jakpus Jalani Tes Urine

Cegah Penyalahgunaan Narkoba, 124 Pegawai Kejaksaan Negeri Jakpus Jalani Tes Urine

Megapolitan
Ketika Penetapan APBD DKI 2023 yang Naik dari Plafon Sementara, Berpotensi Timbulkan Masalah

Ketika Penetapan APBD DKI 2023 yang Naik dari Plafon Sementara, Berpotensi Timbulkan Masalah

Megapolitan
Ahli Bilang Tak Mungkin Menyetop Jakarta Tenggelam, yang Bisa Dilakukan Hanya Menundanya

Ahli Bilang Tak Mungkin Menyetop Jakarta Tenggelam, yang Bisa Dilakukan Hanya Menundanya

Megapolitan
Kisah Petugas PPSU, Bangun Lebih Pagi untuk Lingkungan yang Lebih Bersih

Kisah Petugas PPSU, Bangun Lebih Pagi untuk Lingkungan yang Lebih Bersih

Megapolitan
Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Fakta APBD DKI 2023 Senilai Rp 83,7 Triliun, Fokus 3 Program Prioritas hingga Lanjutkan Normalisasi

Megapolitan
Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Polemik Tarif Kampung Susun Bayam yang Tak Pernah Ramah di Kantong Warga Gusuran JIS

Megapolitan
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.