Salin Artikel

Beberapa Hal yang Perlu Diketahui Seputar Berlakunya PPKM Mikro di DKI Mulai 1 Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk memperluas cakupan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro di Indonesia mulai 1 Juni 2021 pasca kenaikan kasus Covid-19.

Berdasarkan data pemerintah per 23 Mei 2021, 10 provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kasus Covid-19.

Sepuluh provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara sebelumnya tidak menerapkan PPKM mikro. Pemerintah, oleh karenanya, memutuskan untuk mengikutsertakan ketiga provinsi tersebut ke dalam pembatasan.

"Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, ditambah Provinsi Sulawesi Barat akan diikutsertakan (pada PPKM mikro tahap selanjutnya, 1 sampai 14 Juni," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Senin (24/5/2021).

Aturan PPKM mikro

Pemerintah, kata Airlangga, tidak mengubah aturan PPKM mikro. Hanya saja, tracing, testing, dan treatment pasien Covid-19 akan lebih diperketat.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 10 Tahun 2021, terdapat 13 aturan PPKM mikro, yaitu:

Perubahan jadwal operasional MRT Jakarta

PT MRT Jakarta menyesuaikan jadwal operasionalnya menyusul keluarnya kebijakan PPKM mikro untuk membatasi kapasitas dan jam operasional sektor transportasi.

kebijakan waktu operasional MRT Jakarta menjadi :

  • Jam Operasional Senin–Jumat (hari kerja) pukul 05.00 WIB-pukul 22.00 WIB dan Sabtu–Minggu (akhir pekan) atau hari libur pada pukul 06.00 sampai pukul 21.00 WIB.
  • Jarak antar kereta (headway) yaitu: Tiap 5 menit untuk jam sibuk (07.00 WIB – 09.00 WIB dan 17.00 WIB – 19.00 WIB) saat weekdays. Tiap 10 menit di luar jam sibuk. Tiap 10 menit saat weekend (akhir pekan) atau hari libur.
  • Pembatasan jumlah pengguna 70 orang per kereta (gerbong).

MRT Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Protokol kesehatan yang dimaksud seperti kewajiban memakai masker, menjaga jarak antar pengguna, rajin mencuci tangan, serta tidak berbicara, baik satu atau dua arah, selama di dalam kereta dan area peron stasiun,” kata Ahmad dalam keterangan resminya, Jumat (21/5/2021).

(Penulis: Gigih/ Editor: Whiesa Daniswara)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Aturan PPKM Mikro yang Berlaku di Seluruh Indonesia Mulai 1 Juni 2021".

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/01/13201401/beberapa-hal-yang-perlu-diketahui-seputar-berlakunya-ppkm-mikro-di-dki

Terkini Lainnya

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Daftar Pencalonan Wali Kota Bekasi, Mochtar Mohamad Mengaku Dipaksa Maju Pilkada 2024

Megapolitan
Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Misteri Sosok Mayat Perempuan dalam Koper, Bikin Geger Warga Cikarang

Megapolitan
Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Kekejaman Nico Bunuh Teman Kencan di Kamar Kos, Buang Jasad Korban ke Sungai hingga Hanyut ke Pulau Pari

Megapolitan
Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Ulah Sindikat Pencuri di Tambora, Gasak 37 Motor dalam 2 Bulan untuk Disewakan

Megapolitan
Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Upaya Chandrika Chika dkk Lolos dari Jerat Hukum, Ajukan Rehabilitasi Usai Ditangkap karena Narkoba

Megapolitan
Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Mochtar Mohamad Ajukan Diri Jadi Calon Wali Kota Bekasi ke PDIP

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika dkk Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal 'Numpang' KTP Jakarta

Banyak Warga Protes NIK-nya Dinonaktifkan, padahal "Numpang" KTP Jakarta

Megapolitan
Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Dekat Istana, Lima dari 11 RT di Tanah Tinggi Masuk Kawasan Kumuh yang Sangat Ekstrem

Megapolitan
Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Keluh Kesah Warga Rusun Muara Baru, Mulai dari Biaya Sewa Naik hingga Sulit Urus Akta Kelahiran

Megapolitan
Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Nasib Malang Anggota TNI di Cilangkap, Tewas Tersambar Petir Saat Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Bursa Cagub DKI Jakarta Kian Ramai, Setelah Ridwan Kamil dan Syahroni, Kini Muncul Ahok hingga Basuki Hadimuljono

Megapolitan
NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

NIK Ratusan Warga di Kelurahan Pasar Manggis Dinonaktifkan karena Tak Sesuai Domisili

Megapolitan
Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Pendeta Gilbert Lumoindong Kembali Dilaporkan atas Dugaan Penistaan Agama

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke