Polisi Janji Selidiki Dugaan Kartel Kremasi yang Peras Warga Saat Pandemi

"Pasti akan kami selidiki. Segala yang meresahkan di masyarakat pasti kami selidiki," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Kompol Joko Dwi Harsono, Senin (19/7/2021).

Joko mengimbau warga yang menjadi korban praktik kartel kremasi melaporkan kasus yang mereka alami ke pihak kepolisian agar polisi dapat mendapatkan informasi yang lengkap terkait kasus itu.

Sejauh ini, belum ada laporan resmi terkait kasus itu yang diterima Mapolres Jakarta Barat.

"Kami memerlukan informasi yang sekecil-kecilnya dan selengkapnya. Kami berharap korban mau hadir memberi informasi," ujar Joko.

Sebelumnya, informasi terkait kasus 'kartel kremasi' viral melalui pesan berantai Whatsapp.

Melalui pesan berantai yang diberi judul 'Diperas Kartel Kremasi', korban bernama Martin yang merupakan warga Jakarta Barat, mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia pada 12 Juli lalu. Dinas Pemakaman membantu mencarikan kremotrium untuk ibunda dari Martin.

"Kemudian kita dihampiri orang yang mengaku Dinas Pemakaman menyampaikan bahwa paket kremasi Rp 48,8 juta, jenazah bisa segera dikremasi di Karawang, dan harus cepat karena RS lain juga ada yang mau ambil slot ini," tulis orang bernama Martin dalam pesan tersebut.

Martin mengaku terkejut dengan biaya yang disebutkan petugas. Pasalnya, enam minggu sebelumnya, kakak Martin meninggal dunia dan dikremasi dengan biaya tak sampai Rp 10 juta.

Dua minggu setelahnya, besan dari kakak Martin dan anak perempuannya juga meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19. Saat itu biaya yang dikeluarkan ialah sebesar Rp 24 juta per orang.

"Bagaimana harga bisa meroket begini tinggi dalam waktu singkat?" kata Martin.

Martin mencoba menghubungi beberapa krematorium di wilayah Jabodetabek. Namun, sebagian besar tidak mengangkat teleponnya. Sementara sebagian yang mengangkat telefon mengatakan krematorium sudah penuh.

Tak menyerah, Martin mencoba menghubungi pihak yang dulu mengurus kremasi kakaknya. Namun, pihak tersebut mengatakan memang biaya telah melonjak seperti yang dikatakan petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman DKI Jakarta.

"Kemudian dia juga tawarkan Rp 45 juta, jenazah juga bisa segera dikremasi tapi besok di Cirebon. Dari teman kami juga mendapat beberapa kontak yang biasa mengurus kremasi. Ternyata slot bisa dicarikan tapi ada harganya, bervariasi dari Rp 45 juta sampai Rp 55 juta," kata Martin.

Sementara, pihak rumah sakit mendesak Martin dan keluarga untuk dapat segera memindahkan jenazah. Lantaran terdesak, keluarga memilih untuk melakukan kremasi di Karawang, yakni krematorium yang ditawarkan petugas yang mengaku dari Dinas Pemakaman.

Sayangnya, petugas mengatakan bahwa slot kremasi di Karawang sudah diambil orang lain. Namun, petugas mengatakan bahwa kawannya akan mencarikan tempat lain. Tak lama, petugas tersebut mengabarkan bahwa ia mendapat slot kremasi untuk lima hari ke depan, di krematorium pinggir kota dengan biaya Rp 65 juta.

"Segera kami mengerti bahwa kartel telah menguasai jasa mengkremasi sanak family korban C-19 dengan tarif 45 sd 65 juta," kata Martin.

Martin sekeluarga pun memutuskan untuk mengkremasi jenazah kakaknya di Cirebon. Keesokan harinya, Martin sekeluarga tiba di Cirebon sekitar pukul 09.30 WIB. Sementara, mobil jenazah ibu Martin sudah sampai pada pukul 07.00 WIB. Martin sekeluarga kemudian mengecek isi peti jenazah yang dibawa mobil tersebut.

"Ternyata di dalam mobil jenazah tersebut ada peti jenazah lain, rupanya satu mobil sekaligus angkut dua jenazah," kata Martin.

Sambil menunggu giliran kremasi, Martin berbincang dengan pengurus kremasi. Pihak pengurus kremasi mengatakan bahwa hanya ada satu harga kremasi, yakni Rp 2,5 juta.

Namun, biaya tambahan memang dikenakan ketika harus melakukan kremasi dengan prosedur Covid-19. Pasalnya, harus ada pengadaan alat pelindung diri (APD), penyemprotan dan lain-lain. Tetapi, biaya tambahan hanya beberapa ratus ribu rupiah saja.

"Betapa nyamannya kartel ini 'merampok' keluarga yang berduka, karena biaya peti dan biaya mobil jenazah (satu mobil dua jenazah) harusnya tidak sampai Rp 10 juta," kata Martin.

"Mereka ini hanya berbekal telefon saja dan bisa booking slot di krematorium, tidak perlu nongol sementara orang lapangan, orang kecil, yang bekerja dan tidak merasakan tetesan keuntungan ini," imbuhnya.

Selanjutnya, pada 17 Juli 2021, istri Martin mendapat kabar bahwa kenalan dari keluarganya meninggal dunia akibat Covid-19. Awalnya, pihak keluarga berniat melakukan kremasi. Namun, niat itu diurungkan lantaran biaya yang dibebankan adalah Rp 80 juta. Itu pun harus mengantre beberap hari. Akhirnya, pihak keluarga memutuskan untuk mengubur jenazah di TPU Rorotan yang tak dipungut biaya apapun.

"Bila kebetulan Pak Anies ada turut membaca curhatan saya kepada teman-teman. Sebagai warga DKI ingin saya sampaikan permohonan agar Bapak selaku Gubernur DKI, baiknya segera menindak tegas bila ada aparat pemakamannya yang berubah fungsi menjadi calo mencari keuntungan (mereka bekerja sama dengan petugas jenazah di RS dan staf krematorium yang punya hak mengatur slot)," tulis Martin.

Ia berharap para pelaku dapat ditangkap dan dihukum seberat-beratnya.