5 Anggota Fraksi PDI-P Ajukan Hak Interpelasi Bahas Formula E, PSI Menyusul

Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengunggah surat penyampaian usulan hak interpelasi yang ditunjukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta lewat akun Instagramnya @ima.mahdiah.

"Betul (sudah mengajukan interpelasi)," ujar Ima saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (16/8/2021).

Dalam unggahan surat penyampaian usulan hak interpelasi tersebut terlihat sudah ditandatangani oleh lima anggota Fraksi PDI-P.

Ima mengatakan, lima anggota yang sudah tandatangan tersebut baru langkah awal.

Dia optimistis akan lebih banyak lagi anggota Dewan yang ikut mengajukan hak interpelasi tersebut.

"Saya optimistis ini akan berjalan dan didukung anggota Dewan lainnya karena menyangkut uang rakyat yang tidak bisa dijelaskan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta sampai dengan saat ini bahkan kerugian yang sudah ditemukan oleh BPK sebesar Rp 106 miliar," kata Ima.

PSI mengikuti

Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, langkah PDI-P untuk mengajukan interpelasi akan didukung penuh oleh Fraksi PSI.

Dia memastikan anggota Dewan dari Fraksi PSI akan melakukan hal yang sama, mendukung hak interpelasi bisa dilakukan untuk mempertanyakan program balap mobil listrik di tahun 2022.

"Mana mungkin enggak disambut (pengajuan interpelasi), sudah ada komunikasi, kami PSI siap turut mengajukan interpelasi," kata Michael, Senin.

Sebagai informasi, hak interpelasi atau hak bertanya yang melekat di Anggota DPRD DKI untuk meminta keterangan Gubernur.

Interpelasi bisa digulirkan ke dalam rapat paripurna apabila ada dua fraksi dan sekurang-kurangnya 15 anggota Dewan yang mengajukan kepada pimpinan DPRD DKI.

Syarat untuk terwujudnya interpelasi adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50 persen + 1 dari seluruh anggota Dewan yang ada.

Artinya harus ada 54 anggota Dewan yang hadir dalam rapat paripurna untuk menentukan interpelasi disetujui atau tidak.

Dari 54 orang yang hadir, setidaknya harus ada 28 anggota Dewan dalam rapat paripurna yang menyetujui usulan penggunaan hak interpelasi tersebut.

Fraksi yang setuju saat ini adalah PDI-Perjuangan dan PSI dengan total jumlah anggota 34 orang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, sebelumnya berharap DPRD DKI Jakarta tidak menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program balap mobil listrik Formula E.

Dia mengatakan, masalah tersebut masih bisa dibahas secara musyawarah.

"Kami berharap masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta bisa dibahas secara bersama-sama, secara bermusyawarah termasuk masalah Formula E," kata Riza dalam rekaman suara diterima Kompas.com, Jumat (13/8/2021).

Namun demikian, kata Riza, penggunaan hak interpelasi tergantung pada DPRD DKI. Pihaknya tidak bisa melarang.

"Kami tidak melarang, tidak mencampuri apa yang dilakukan oleh partai-partai atau fraksi-fraksi di DPRD," ujar Riza.

Dia mengatakan, rencana penyelenggaraan ajang Formula E sudah disampaikan Pemprov DKI Jakarta melalui Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021.

Dalam Ingub itu Formula E direncanakan akan berlangsung Juni 2022 dan masuk dalam isu prioritas di sisa masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami tunggu saja nanti pengumuman resminya apa yang dilakukan oleh Pemprov selama ini sejauh ini sesuai dengan mekanisme, aturan, dan perundang-undangan yang ada," ucap Riza.

Riza berharap hubungan baik yang terjalin antara eksekutif dan legislatif di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bisa tetap berjalan harmonis.

"Jadi mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan dengan baik hubungan baik antara eksekutif dengan legislatif," kata dia