Anggota DPRD: Kampung Susun Akuarium Langgar Perda RDTR

Dia mengatakan, Kampung Susun Akuarium tersebut berada di zona merah tanah negara dan merupakan kawasan cagar budaya.

"Kalau pertanyaannya sesuai atau tidak, pasti tidak. Karena RDTR itu Perda 1/2014 itu status tanah masih zona merah," ujar Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (19/8/2021).

Gembong mengatakan, jika berbicara mengenai aturan, Kampung Susun Akuarium yang dibangun saat ini sudah jelas melanggar aturan yang ada.

Dia mengatakan, semestinya Gubernur Anies bersabar untuk meresmikan Kampung tersebut karena saat ini Revisi Perda RDTR DKI Jakarta sedang berjalan.

"Seharusnya sabar sedikit nunggu perubahan RDTR sehingga ketika pak Anies memutuskan itu tidak menyisakan persoalan peraturan," kata dia.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan ini menyebut revisi Perda RDTR Nomor 1 Tahun 2014 saat ini masih dalam pembahasan.

Fraksi PDI-P akan menolak jika kawasan zona merah cagar budaya dijadikan zona pemukiman.

"Ini cagar budaya loh, jangan mengubah status cagar budaya hanya untuk menunaikan janji kampanye. Ini kan nggak pas juga yang pada akhirnya akan menyisakan persoalan," ucap Gembong.

Kampung Susun Akuarium diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 17 Agustus 2021.

Terdapat dua blok bangunan lima lantai yang sudah terbangun dari rencana lima blok.

Saat ini sudah ada 107 hunian tipe 36 yang bisa ditempati dengan fasilitas satu kamar tidur, satu kamar mandi, dapur dan ruang keluarga.

Dalam pidato peresmiannya, Anies mengatakan pembangunan Kampung Susun Akuarium sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan rasa keadilan dalam bidang permukiman warga.

"Pembangunan Kampung Susun Akuarium merupakan program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat yang bertujuan untuk memfasilitasi warga DKI Jakarta memenuhi rasa keadilan dalam bermukim dan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, nyaman dan terjangkau. Sehingga, Jakarta tidak hanya maju kotanya, tapi juga bahagia warganya," kata Anies.

Dia mengatakan, terwujudnya Kampung Susun Akuarium merupakan bentuk kolaborasi semua pihak, baik dari Pemerintah DKI Jakarta maupun warga yang terdampak penggusuran.

Anies menyebutkan, pembangunan Kampung Akuarium merupakan ikhtiar untuk melunasi janji kampanyenya yang juga janji kemerdekaan yang disepakati pendiri bangsa sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila.

"Lewat kampung ini, kita semua mewujudkan sila kelima dari Pancasila yakni Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lewat kolaborasi di sini, kita mewujudkan identitas masyarakat Indonesia yakni gotong royong," ujar dia.

"Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus pada semua pihak yang terlibat, semoga kerja ikhlas kita bersama mendapat rahmat dan diberikan pahala yang setimpal oleh Allah SWT," tambah dia.

Anies juga berpesan kepada warga Kampung Akuarium untuk untuk menempati dan menjaga tempat yang sudah dibangun bersama.

"Semoga Kampung Susun Akuarium ini membawa berkah bagi kita semua, menjadi solusi rumah bagi warga DKI Jakarta dan mewujudkan DKI Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya," kata Anies.

Kampung Akuarium sempat digusur pada 11 April 2016 saat Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ahok menggusur untuk membangun sheet pile tanggul pencegahan banjir rob di sisi utara Jakarta.

Saat proses itu, ditemukan benteng peninggalan zaman Belanda di dekat permukiman. Ahok kemudian berencana untuk merestorasi benteng tersebut.

"Di sana tuh ada pos penjaga untuk berdiri prajurit, begitu. (Bentuk) yang asli kan masih ada tetapi ada yang di bawah (tenggelam), termasuk pintu bulatnya. Nah kami mau balikin," kata Ahok pada 12 Mei 2016.

Penemuan cagar budaya tersebut membuat kebijakan Kampung Susun di era Ahok dibatalkan dan Ahok memilih untuk merelokasi warga.

Namun warga enggan keluar dari lokasi cagar budaya tersebut.

"Dilihat dong sejarahnya, kapan mereka menjarah. Itu tanah negara. Ketika kita buat pasar, dijarah juga, didudukin buat rumah," kata Ahok.