Ancaman Jakarta Tenggelam dan Larangan Penggunaan Air Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman tenggelamnya Ibu Kota Jakarta karena penurunan muka tanah yang terus berlanjut menuntut perhatian lebih dari pemerintah.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta salah satunya terjadi karena eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengimbau warga Jakarta untuk mengurangi bahkan menghentikan penggunaan air tanah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga diminta untuk menyediakan sumber air bersih bagi warga Ibu Kota agar air tanah tidak terus-terusan dieksploitasi.

“Harus ada pasokan air yang cukup dulu di Jakarta, baru regulasi, sehingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menghentikan penggunaan air tanah,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Selasa (5/10/2021).

Sejumlah kajian menyebutkan bahwa penurunan muka tanah di Jakarta mencapai 10 hingga 12 sentimeter per tahun.

Penurunan muka tanah terparah terjadi di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

“(Ini terjadi karena) Pluit dekat dengan pesisir laut, juga banyak air tanah yang diambil di sana,” beber Basuki.

Kementerian PUPR sendiri saat ini tengah mengupayakan pembangunan dua proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 1 dan Karian Serpong.

Proyek ini diharapkan bisa mulai beroperasi pada 2024, sehingga diharapkan penggunaan air tanah oleh warga DKI dan sekitarnya bisa dihentikan.