Polda Metro Jaya Segera Bahas Teknis Penindakan Tilang Elektronik di Jalan Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya berencana menggelar rapat gabungan untuk membahas teknis aturan penindakan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) di jalan tol yang bakal berlaku mulai 1 April 2022.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menjelaskan, rapat tersebut berlangsung untuk menyamakan persepsi dan tata cara penindakan di lapangan.

"Kami akan adakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, mengenai penegakan hukum dengan menggunakan kamera ETLE di jalan Tol," ujar Sambodo saat dikonfirmasi, Senin (28/3/2022).

"Supaya ada kesamaan persepsi dan tata cara penindakannya," sambungnya.

Menurut Sambodo, rapat koordinasi tersebut rencananya bakal digelar pada Selasa (29/3/2022). Dalam rapat itu, kepolisian bakal mengundang pemangku kepentingan berkait seperti Jasa Marga, Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Dinas Perhubungan, Kejaksaan hingga Pengadilan.

"Makanya besok kami akan undang Jasa Marga, BPJT, kejaksaan, Pengadilan , Dishub dan sebagainya. Setelah itu baru kami sampaikan. Supaya jelas dan tersosialisasi juga ke masyarakat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Korlantas Polri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan tol mulai 1 April 2022 mendatang.

Akan ada dua jenis pelanggaran utama yang dideteksi tilang elektronik di jalan tol, yaitu over dimension, overloading (ODOL) serta batas kecepatan.

Untuk batas kecepatan, akan dilakukan pemasangan speed kamera di sejumlah titik di jalan tol untuk mengintai pengemudi yang kerap memacu kecepatan kendaraannya.

Seperti diketahui, jalan tol memang merupakan jalan bebas hambatan. Kendati demikian, bukan berarti pengemudi bisa memacu kendaraan seenaknya.

Ada batas kecepatan yang harus dipatuhi oleh semua pengendara untuk menjaga keamanan dan keselamatan di jalan.

Ketentuan kecepatan berkendara di jalan tol sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Aturan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Batas Kendaraan pasal 3 ayat 4 pada pasal 23 ayat 4, disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 kilometer per jam (kpj), sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang.

Berikut rinciannya:

a. Paling rendah 60 kpj dalam kondisi arus bebas, dan paling tinggi 100 kpj untuk jalan bebas hambatan.

b. Paling tinggi 80 kpj untuk jalan antarkota.

c. Paling tinggi 50 kpj untuk kawasan perkotaan.

d. Paling tinggi 30 kpj untuk kawasan permukiman.

“Jadi bila mobil sudah berjalan di atas 120 kilometer per jam, pasti akan ter-capture dan setelah diverifikasi akan ada surat cinta untuk pelanggar membayar denda,” ucap Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan, melalui keterangan resmi, Sabtu (26/3/2022).

Apabila pengemudi melebihi batas kecepatan tersebut maka siap-siap untuk ditilang. Nantinya pelanggar kecepatan yang melebihi batas akan tertangkap di speed kamera lengkap bersama pelat nomor kendaraan.

Kemudian akan ada proses verifikasi dan setelahnya polisi mengirimkan bukti-bukti pelanggaran lalu lintas di jalan tol ke alamat pemilik kendaraan.

Sebagai informasi, saat ini sudah ada lima kamera speed yang tersebar dari Jawa Timur hingga Jakarta.