Koalisi Warga Jakarta Minta Anies Tak Lakukan Betonisasi untuk Atasi Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak lagi melakukan betonisasi untuk mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta.

Perwakilan warga dari LBH Jakarta Jenny Silvia mengatakan, normalisasi dengan metode betonisasi justru akan memperparah keadaan banjir yang ada di DKI Jakarta.

"Anies juga harus menghentikan betonisasi berkedok normalisasi sungai yang hampir selalu memperburuk dan menambah masalah lingkungan baru," kata Jenny saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (22/4/2022).

Anies diminta menuntaskan masalah banjir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu meningkatkan efektivitas ruang terbuka hijau di Jakarta.

Selain itu, orientasi sistem penanggulangan banjir juga harus dititikberatkan pada meminimalisasi korban dan pemulihan hak korban.

"Akan baik juga apabila membuat Rencana Pengelolaan Risiko Banjir Berbasis Komunitas (RPRBBK) yang terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang. Dengan adanya RPRBBK, suara dan solusi akar rumput terkait penanggulangan banjir warga tidak dikesampingkan," imbuh Jenny.

Jenny menilai, selama ini penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. 

Bahkan, salah satu janji politik Anies yang kerap digaungkan adalah perluasan dan peningkatan efektivitas program penanggulangan banjir.

"Namun, hingga saat ini, masih banyak permasalahan terkait banjir yang belum selesai," kata Jenny.

Selain itu, DKI Jakarta dinilai tidak memiliki sistem penanggulangan bencana banjir yang berorientasi pada pemulihan hak korban.

Betonisasi sungai yang kerap kali dijadikan solusi justru menimbulkan masalah baru di bidang ekologi bahkan memperparah kondisi banjir.

"Secara umum, kebijakan penanggulangan banjir dititikberatkan pada pendekatan ekonomistrik, yang minim kepentingan lingkungan dan keselamatan warga," ujar Jenny.

Tuntutan penanggulangan banjir tersebut dilayangkan koalisi warga bersama dengan delapan tuntutan lainnya lewat Surat Peringatan (SP) 1 yang diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta hari ini.

Berikut delapan tuntutan lainnya yang diminta koalisi warga untuk dikerjakan Anies sebelum masa jabatannya berakhir Oktober 2022:

- Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air

- Buruknya kualitas udara Jakarta yang melebihi baku mutu udara ambien nasional

- Ketidakseriusan Pemprov DKI dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum

- Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta

- Reklamasi yang masih terus berlanjut

- Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial

- Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta

- Belum maksimalnya penanganan Covid-19 serta dampak sosialnya.