38 Anggota DPRD Ajukan Mosi Tak Percaya ke Wali Kota Depok, PKS: Tak Diatur di Tata Tertib

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Depok Hafidz Nasir mempertanyakan langkah sejumlah anggota DPRD Depok yang mengajukan mosi tidak percaya pada Wali Kota Muhammad Idris dan Ketua DPRD Kota Depok Tengku Muhammad Yusufsyah Putra.

Hafidz menegaskan, mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada dua politisi PKS itu tak diatur dalam tata tertib.

"Kalau di tatib DPRD kan kami selaku dewan hanya punya 3 hak, yakni hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Kalau mosi tidak percaya, itu tidak diatur dalam tatib DPRD," kata Hafidz kepada Kompas.com, Selasa (10/5/2022).

Hafidz mengatakan, sah-sah saja jika ada anggota DPRD yang memprotes Wali Kota dan Ketua DPRD.

Namun, Hafidz menilai mosi tidak percaya yang diajukan para anggota DPRD itu tak akan berdampak karena tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Daripada mengajukan mosi tak percaya, Hafidz lebih menyarankan para anggota yang tak puas dengan kerja Ketua DPRD melapor ke Badan Kehormatan (BK).

"Sehingga Ketua DPRD juga punya hak untuk menjawab di sidang BK. Karena kalau Ketua DPRD dianggap tidak adil atau tidak akomodatif dalam memimpin rapat, itu kan sifatnya subjektif dan debatable," kata dia.

Sementara, terkait dengan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) yang diprotes oleh sejumlah anggota DPRD itu, Hafidz menegaskan bahwa program itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ia memastikan PKS juga turut mengawasi program tersebut agar implementasinya berjalan sesuai harapan.

"Kalau dikatakan program itu untuk tujuan politik PKS, ini juga harus diluruskan karena KDS ini kan ada tujuh layanan manfaat. Yang dimaksud itu yang mana?" ujar Hafidz.

Setidaknya ada 38 anggota DPRD Depok dari beberapa fraksi yang melayangkan mosi tidak percaya, yakni Fraksi PDI-P, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP, dan PKB-PSI.

Anggota Fraksi PKB-PSI Babai Suhaimi mengatakan, hanya anggota DPRD dari Fraksi PKS yang tidak melayangkan mosi tidak percaya.

"38 anggota DPRD minus Fraksi PKS menggugat pemerintah dan melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Kota Depok," kata Babai dalam keterangannya, Senin (10/5/2022). 

Babai mengatakan, dari hasil evaluasi individu anggota DPRD dan pengawasan Komisi D, ditemukan bahwa pelaksanaan program KDS tidak transparan.

"Ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa. Partai katakanlah PKS itu sendiri," kata Babai.

Babai mengungkapkan, KDS diberikan secara tidak merata kepada masyarakat. Selain itu, penunjukan koordinator lapangan dinilai tidak transparan. 

Menurut Babai, berdasarkan hasil temuan di lapangan, para koordinator program KDS merupakan kader-kader PKS.

"Di dalam proses penerapan koordinatornya itu tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D, kemudian tidak jelas siapa orangnya, bahkan ternyata banyak di lapangan kader-kader PKS," ungkap Babai.