Pertimbangan Hakim PTUN Wajibkan Anies untuk Turunkan UMP Jakarta Rp 4,5 Juta, Bukan Rp 4,4 Juta Sesuai UU Ciptaker

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memiliki pertimbangan untuk putusan mengabulkan gugatan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI berkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Dalam putusan itu, hakim mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerbitkan keputusan mengenai UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 4.573.845.

Besaran UMP yang ditetapkan Anies sebelumnya lebih tinggi dari penetapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yakni sebesar Rp 4.453.935.

Ada beberapa pertimbangan hakim PTUN terkait putusan atas besaran tersebut.

Pertama, penetapan besaran Rp 4.573.845 itu merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur serikat pekerja atau buruh dalam sidang.

Kemudian, kenaikan sebesar Rp 4.573.845 (3,5 persen) adalah angka median atau angka tengah antara rekomendasi Dewan Pengupahan unsur pemerintah dan pengusaha yang ditetapkan dalam Keputusan Tergugat Nomor 1395 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang UMP provinsi tahun 2022 sebesar Rp 4.573.845 dengan objek sengketa sebesar Rp 4.641.854 (5,1 persen).

"Kenaikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja sebesar Rp 4.573.845 (3,51 persen) telah berada di atas inflasi DKI Jakarta berdasar data BPS sebesar 1,14 persen (vide bukti T-5 yang tidak dibantah Para Pihak)," bunyi salinan keputusan tersebut.

Besaran Rp 4.573.845 itu juga berdasarkan perhitungan Dewan Pengupahan Provinsi

DKI Jakarta unsur pekerja, di mana nilai besaran tersebut yang dihitung dan dikehendaki pekerja dan di atas ekspektasi pekerja.

"Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja a quo, masih dapat diterima pengusaha, sebagaimana pandangan Kadin DKI Jakarta pada saat rapat pembahasan bersama unsur Kadin dan Apindo DKI Jakarta," lanjut bunyi keputusan itu.

Diberitakan sebelumnya, PTUN mewajibkan Anies untuk menerbitkan keputusan mengenai UMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 4.573.845.

Hal ini tertuang dalam putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI.

"Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845," dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Putusan itu juga menyatakan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 batal. PTUN memerintahkan Pemprov DKI untuk mencabut kepgub tersebut.

Berdasarkan Kepgub Nomor 1517 Tahun 2021, UMP DKI Jakarta pada 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854.

Sebelumnya, pada 20 November 2021, Anies menetapkan UMP DKI 2022 hanya naik 0,85 persen atau menjadi Rp 4.453.935 melalui Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021.

Besaran UMP Rp 4.453.935 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelompok buruh kemudian menolak kenaikan UMP tersebut dan mendesak Anies mencabut keputusannya. Massa buruh berulang kali berdemo di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut Anies merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.

Kemudian Pemprov DKI berjanji akan merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Akhirnya kenaikan UMP Jakarta direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 pada 16 Desember 2021. Sehingga UMP DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp 4.641.854.

Namun, DPP Apindo DKI Jakarta menolak revisi kenaikan UMP tersebut. Apindo DKI Jakarta bersama PT Educo Utama dan PT Century Textile Industry menggugat kenaikan UMP ke PTUN Jakarta pada 13 Januari 2022.