Komisi E DPRD DKI Sebut Penyaluran Kartu Lansia Jakarta Belum Merata

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, bantuan sosial dalam bentuk Kartu Lansia Jakarta (KLJ) belum diberikan secara merata.

Hal ini ia ungkapkan dalam rapat anggaran DPRD di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat. Menurut Iman, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui ada peningkatan jumlah lansia di Ibu Kota dari 998.039 menjadi 1,05 juta jiwa.

Sementara berdasarkan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun anggaran 2021, kuota KLJ yang disiapkan hanya untuk 107.573 jiwa. Jumlah ini belum berubah pada pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2022.

"Banyak sekali lansia di DKI yang harus kita bantu, jumlahnya itu luar biasa. Kasihan masyarakatnya yang sudah mengharapkan tapi tidak mendapatkan," kata Iman, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (31/8/2022).

Iman menilai, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Sebab, masih banyak lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, namun belum terdaftar sebagai penerima KLJ.

"Nama tidak terdaftar karena jatahnya kurang. Misal di Cempaka Putih Barat cuma 80 orang (kuotanya). Nah dibagi setiap RW 10 orang, akhirnya pilih kasih tidak bisa dapat semua," ujar dia.

Sementara itu, anggota Komisi E Idris Ahmad menyoroti kualitas pencairan dana KLJ juga kerap bermasalah.

Ia mengimbau pencairan dana KLJ dilakukan tepat waktu, yakni setiap bulan. Menurut dia, Dinas Sosial sering merapel dana bantuan menjadi tiga bulan sekali.

"Ketepatan waktu pemberian bantuan perlu ada langkah konkretnya untuk perbaikan, karena sampai saat ini belum pernah saya dengar tepat waktu," kata Idris.

"Bahkan ada pendataan yang belum selesai yang mengakibatkan warga tidak menerima manfaat itu," ucap dia.