Buruh Demo di Balai Kota DKI, Ini 3 Tuntutan Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa buruh menyampaikan tiga tuntutan utama pada aksi unjuk rasa yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).

Ketua Exco Partai Buruh DKI Jakarta Winarso mengatakan tuntutan pertama pada aksi demonstrasi hari ini merupakan penolakan atas naiknya harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kenaikan harga BBM justru memberatkan beban kami sebagai pekerja, karena membebankan dari penghasilan kami di Jakarta," ujar Winarso di Balai Kota, Rabu.

Tuntutan berikutnya, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sekitar 10 sampai 13 persen.

"Kenapa naik 10 sampai 13 persen, kami berargumen harusnya tahun 2022 sesuai dengan Kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta, upah kami sebesar Rp 5,3 juta, tapi kami berdialog dan menyepakati kenaikan menjadi Rp 4,6 juta itupun masih digugat oleh APINDO yang tidak berprikemanusiaan," ucap Winarso.

Winarso mengungkapkan, tuntutan ketiga mengenai penolakan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

"Kami akan tetap berjuang sampai akhir, sampai UU Cipta Kerja diturunkan, dibubarkan, dan dicabut dari legislasi yang ada di Indonesia," tutur dia.

Aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat terus bergulir di sejumlah daerah di Indonesia sebagai bentuk respons atas kenaikan harga Pertalite, Solar, dan Pertamax diumumkan oleh Presiden Joko Widodo.

Harga baru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku pada Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.

"Saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dalam jumpa pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (3/9/2022).

Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Dikutip dari Kompas.id, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa jika harga BBM bersubsidi tidak naik, beban APBN tahun depan semakin berat.

Hal ini ia sampaikan dalam Sidang Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2023 Beserta Nota Keuangannya, Selasa (30/8/2022), di Jakarta.

”Dengan pertimbangan tren harga minyak dunia, kurs rupiah, serta konsumsi pertalite dan biosolar yang melebihi kuota, jika harga BBM bersubsidi dipertahankan, jumlah subsidi dan kompensasi diperkirakan mencapai Rp 698 triliun hingga akhir tahun. Hal ini menjadi tambahan belanja RAPBN 2023,” kata Sri Mulyani.