Ketua RW Belum Beritahu Warga soal Penggusuran, Khawatir Normalisasi Ciliwung Batal Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua RW 07, Madjid (67), yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, ruas Kebon Pala-Kampung Melayu, Jakarta Timur, mengakui belum melakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana penggusuran.

Madjid sengaja belum memberi tahu warga karena khawatir normalisasi Kali Ciliwung kembali batal dilakukan.

Sebab, informasi soal normalisasi aliran Kali Ciliwung di wilayahnya bukan kali pertama direncanakan.

"8 tahun yang lalu (informasi soal normalisasi). Yang sekarang juga belum pasti, tahun ini atau tahun besok. Makanya saya enggak berani rapat RT dan masyarakat, karena biasanya yang sudah-sudah begini (batal)," ujar Madjid, kepada Kompas.com, Kamis (10/11/2022).

Madjid mengaku baru-baru ini sudah dipanggil Lurah Kampung Melayu untuk membahas masalah normalisasi dan pembahasan lahan. 

Namun ia menilai pertemuan itu belum membahas hal yang serius. Lurah, kata dia, hanya sebatas meminta total warga yang terdampak.

"Total ada 219 pintu yang terdampak. Baru hanya mengecek data," jelasnya.

Madjid sendiri tak menepis bahwa ada beberapa warga yang bertanya soal wacana normalisasi, namun dirinya memilih untuk tidak berbicara banyak.

Jika memang wacana tersebut sudah pasti terealisasi, maka dirinya akan segera memberitahu ke seluruh warga yang terdampak.

"Memang warga banyak yang nanya, tapi saya diam. Kata saya 'tenang'. Enggak mau buru-buru, walau memang 90 persen warga itu sudah siap sebenarnya," ujar Madjid.

Pria yang sejak lahir tinggal di kawasan tersebut pun berharap, agar Pemerintah Provinsi DKI dapat segera melakukan normalisasi.

"Harapannya (normalisasi) dapat segera terealisasi. Karena sudah serba salah, warga mau membangun takut, enggak dibangun, kena banjir. Kan ini jadi masalah. Karena 90 persen warga ini, Insya Allah enggak ada masalah (kalau digusur)," jelas Madjid.

(Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menargetkan akan menggarap normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 4,8 kilometer selama dia memimpin Ibu Kota.

Proyek normalisasi Ciliwung ini sendiri mandek di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan karena sulitnya pembebasan lahan.

Heru mengatakan, jajarannya sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk mempermudah pengerjaan proyek normalisasi sungai.

Langkah pertama adalah dengan menganggarkan dana sebesar Rp 700 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2023.

Dana itu nantinya akan digunakan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan, yakni :

1. Cililitan, Jakarta Timur, seluas 0,8 hektar,

2. Rawajati, Jakarta Selatan, seluas 1,5 hektar,

3. Cawang, Jakarta Timur, seluas 2,25 hektar, dan

4. Kampung Melayu, Jakarta Timur, seluas 1,95 hektar.

"Warga yang memiliki lahan akan diganti untung, sementara warga yang tinggal di bantaran kali dan tidak memiliki alas hak akan kami pindahkan ke rusun," ujar Heru, Selasa (8/11/2022), di Balai Kota DKI.

Program normalisasi akan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pemprov DKI bertugas menertibkan bangunan di bantaran sungai, sementara Kementerian PUPR bertugas mengerjakan normalisasi sungai.