JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah menuai kritik karena menghapus anggaran pembangunan jalur sepeda, Pemprov DKI kini menyatakan akan melanjutkan penambahan jalur sepeda.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berencana membangun jalur sepeda sepanjang 196 kilometer di Ibu Kota.
Pembangunan jalur sepeda itu akan dikebut di sisa tahun 2022 ini, namun tak akan dilanjutkan pada tahun depan.
"Tahun ini ada tambahan sebanyak 196 km jalur sepeda dibangun," kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022).
Syafrin menyebut, sejauh ini jajarannya telah membangun 103 kilometer jalur sepeda di Ibu Kota.
Jika dijumlahkan dengan yang baru akan dibangun sebanyak 196 km, maka jumlah jalur sepeda di ibu kota akan menjadi 300 kilometer.
"Artinya ada sekitar 300 kilometer jalur sepeda yang akan terbangun sampai dengan akhir tahun 2022," ucap Syafrin.
Ia menekankan, dengan proyeksi panjang jalur sepeda itu, Dishub DKI memang harus mengevaluasi keefektifannya.
Oleh karena itu, Pemprov DKI memutuskan tak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalur sepeda pada RAPBD 2023.
Untuk tahun depan, Pemprov hanya menganggarkan Rp 7,5 miliar untuk keperluan perbaikan serta evaluasi jalur sepeda yang sudah ada.
Menurut Syafrin, evaluasi ini diperlukan agar jalur sepeda di Ibu Kota dapat dipakai secara lebih optimal.
Selain itu, kata dia, adanya jalur sepeda yang tergolong mix traffic atau bercampur dengan kendaraan bermotor juga menjadi penyebab evaluasi harus dilakukan.
"Kini tentu harus dievaluasi sehingga prinsip keselamatan, keamanan, serta kenyamanan seluruh pengguna jalan di Jakarta itu terselenggara dengan baik," tegasnya.
Anggaran pembangunan jalur sepeda dihapus
Dishub DKI sebelumnya sempat menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda dan Rp 1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda dalam RAPBD 2023.
Namun, Dishub DKI menghapus kedua anggaran itu dalam rapat pembahasan RAPBD dengan DPRD DKI pada Jumat (11/11/2022)..
Dishub mencoret anggaran yang jumlahnya mencapai hampir Rp 40 Miliar itu karena memutuskan tak membangun jalur sepeda pada tahun depan.
Langkah itu pun menuai kritik dari berbagai pihak mulai dari LBH Jakarta, Bike to Work, hingga Green Peace Indonesia.
Menurut Green Peace Indonesia, penghapusan anggaran untuk pengadaan jalur sepeda merupakan sebuah langkah mundur atas upaya Pemprov DKI dalam pengendalian pencemaran udara.
Sementara itu, menurut LBH Jakarta, Pemprov DKI mengingkari tujuan pembangunan kota berkelanjutan yang memprioritaskan transportasi umum.
Kemudian, Bike to Work sebelumnya berencana menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkait penghapusan anggaran jalur sepeda itu.
Bike to Work juga berencana mengedukasi masyarakat ihwal pentingnya jalur sepeda.
https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/16120511/usai-dikritik-pemprov-dki-berencana-bangun-196-kilometer-jalur-sepeda