Polemik Dana Hibah dari Pemprov, MUI DKI: Kami Enggak Ribut, Mau Dikasih Berapa Jalan..

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta Munahar Muchtar mengatakan bahwa pihaknya bersama organisasi masyarakat islam lain di DKI, terutama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI, tidak mempermasalahkan dana hibah.

Diketahui, dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI untuk ormas islam sempat menuai protes dari PWNU. Hal itu kemudian membuat dana hibah MUI DKI terseret.

"Enggak, kami enggak ribut, rezeki datangnya dari Allah. Kami enggak pernah ribut, mau dikasih berapa kami jalan," ujar Munahar saat ditemui di Balai Kota DKI, Kamis (1/12/2022).

Munahar menambahkan, ormas-ormas islam di Jakarta tidak ingin melanjutkan polemik itu.

Apalagi, anggaran dana hibah sudah disahkan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2023.

"Dana hibah sudah selesai, sudah ketok palu. Kami mau jalan, ada kebersamaan. Kami enggak mau ribut-ribut masalah itu," kata Munahar.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana hibah untuk PWNU dan Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp 4 miliar dan Rp 3,2 miliar.

Nilai itu diketahui berdasarkan draft RAPBD 2023.

Namun, besaran itu mendapatkan protes, khususnya dari PWNU DKI. Pihak PWNU DKI protes karena anggaran hibah untuk mereka jauh di bawah hibah untuk MUI DKI senilai Rp 15,7 miliar.

Kemudian, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengusulkan agar sebagian alokasi dana hibah MUI DKI Jakarta ditarik ke Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI.

Menurut Baco, anggaran hibah sebesar Rp 15,7 miliar untuk MUI DKI terlalu besar.