(Jangan) Belajar Kebajikan dari Kota Depok

ANDAIKAN saja Wali Kota Depok Mohammad Idris mau menikmati alunan musik klasik selain irama gambus, minimal pahamlah dengan pernyataan komponis kelahiran Austria itu.

Persoalan karut marut penggusuran Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pondok Cina 1, di Jalan Margonda Depok tentu tidak menyita perhatian publik dan hanya membuat gaduh saja.

Lontaran demi lontaran kebijakan publik yang dikeluarkan Wali Kota Idris memang menggugat rasa “kebajikan” dari seorang pemimpin.

Jauh sebelumnya, Depok begitu getol menggegolkan peraturan daerah penyelenggaraan kota relegius, namun akhirnya kandas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Belum lagi, kebijakan pohon “berbarcode” yang terkesan kebijakan asal “njeplak” dan memalukan serta membuang-buang dana publik saja.

Bermula di Agustus lalu, Idris mulai lantang berbicara ke publik akan membangun masjid raya di Kawasan Margonda berdasar banyaknya permintaan warga yang kesulitan mencari tempat ibadah terutama saat pelaksanaa shalat Jumat.

Permintaan itu disampaikan Idris ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membantu pendanaan asalkan pihak Pemerintah Kota Depok harus lebih dulu mempersiapkan lahan pengganti dan mengatasi segala persoalannya.

Pernyataan penegasan Ridwan Kamil itu muncul usai Idris “lempar” tudingan kalau Gubernur Jawa Barat “merestui” penggusuran SDN Pondok Cina 1 pascapublik dan media meramaikan kasus tersebut.

Bisa jadi, memang Idris “sangat paham” atau malah “tidak paham” sama sekali dengan proses ruislag atau asset swap. Dalam bahasa mudahnya, tukar guling.

Artinya, jika lokasi SDN Pondok Cina 1 ingin digusur, tentu harus disediakan lahan pengganti yang memiliki nilai sama.

Harap diketahui, harga tanah per meter persegi di kawasan premium Margonda, Depok– seperti SDN Pondok Cina 1 – sudah berharga fantastis.

Idris berkilah proses penggusuran SDN Pondok Cina 1 tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa mengingat dua sekolah masing-masing SDN Pondok Cina 3 dan 5 sudah siap menampung siswa korban penggusuran.

Bahkan Idris mengklaim, rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1 sudah melewati kajian lingkungan dan lalu lintas (Suara.com, 15 Desember 2022).

Hanya saja, Idris tidak menggunakan kajian sosial tentang dampak penggusuran SDN Pondok Cina 1. Betapa siswa dan orangtua siswa sangat dirugikan akibat proses pengalihan pembelajaran siswa ke sekolah lain.

Belum lagi, kelas-kelas sekolah pengganti sudah digunakan dan kalaupun dipaksakan siswa SDN Pondok Cina 1 baru bisa menggunakan kelas untuk belajar pada siang hari saja.

Kalau alasan pendirian masjid raya dikaitkan dengan “kurangnya” jumlah tempat ibadah, sebaiknya Wali Kota Depok bisa meminta anak buahnya di kelurahan tempat SDN Pondok Cina 1 bercokol untuk menghitung jumlah masjid yang ada di sekitaran SDN Pondok Cina 1.

Menurut penuturan orangtua siswa-siswi SDN Pondok Cina 1, ada sekitar 10 masjid di sekitaran areal SDN Pondok Cina 1.

Saya yang berkuliah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (MIPA UI) mulai tahun 1986, Kawasan Pondok Cina dan SDN Pondok Cina 1 bukan tempat yang asing.

Sejak Kampus UI mulai pindah ke Kawasan Depok tahun 1987 dari Salemba dan Rawamangun, Jakarta, Pondok Cina adalah tempat mahasiswa turun dari kendaraan umum untuk menuju Fakultas MIPA dan Kesehatan Masyarakat.

UI sendiri memiliki Masjid Jami’ Ukhuwah Islamiyah yang mampu menampung jumlah jamaah yang besar, termasuk saat pelaksanaan ibadah Shalat Jumat, dan terbuka untuk warga sekitar Margonda.

Andai saja Idris mau mendalami lagi mengenai “kebajikan” tentu kasus rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1 tidak mengundang keprihatinan, bahkan membuat Pemerintah Pusat seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPPA, Kementerian PUPR, Kemendikbud Ristek, Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak, partai-partai politik, LSM, dan penggiat kemanusian untuk “turun tangan”.

Depok memang bukan kota yang ramah terhadap anak. Kekerasan psikis dan trauma yang dialami siswa-siswa serta kegelisahan orangtua siswa SDN Pondok Cina 1 terhadap kelanjutan pendidikan anak tidak menjadi pertimbangan utama dari “kebajikan” seorang kepala daerah yang ingin merelokasi sekolah tanpa kajian yang komprehensif.

Perda Kota Religius dan Pohon Ber-barcode

Jauh sebelum kisruh rencana penggusuran SDN Pondok Cina 1, Idris telah melayangkan rencana Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Kota Religius yang sebelumnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Depok kepada Kementerian Dalam Negeri.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak mendukung langkah Idris (Kompas.com, 30/09/2022).

Kementerian Dalam Negeri dianggap Wali Kota Idris menolak Perda itu karena mengandung kata “religius” dan dianggap masuh ranah agama.

Idris menyesalkan pihak Kementerian Dalam Negeri tidak melihat substansi di dalam Perda itu. Idris menjamin dalam Perda tersebut tidak diatur soal pemakaian hijab ataupun mengatur peribadatan umat beragama. Perda tersebut dilahirkan semata-mata untuk mengatur kerukunan umat beragama.

Sekali lagi, jika azas “kebajikan” ingin diterapkan Depok melalui Perda Penyelenggaraan Kota Religius, tentunya Perda tersebut tidak menimbulkan multitafsir karena Perda masih dalam bentuk naskah singkat atau executive summary.

Kekhawatiran Perda tersebut mencampuri urusan privat warganya, mengulik urusan agama, definisi perbuatan tercela, praktik riba sampai aliran sesat dan perbuatan syirik bisa saja menjadi domain Perda itu.

Penolakan Kementerian Dalam Negeri dan tidak adanya dukungan dari Gubernur Jawa Barat, tentu tidak dikeluarkan dari pertimbangan yang “asal”. Pastinya juga melalui review legislasi dengan peraturan perundangan yang ada di tingkatan atasnya Perda seperti peraturan pemerintah atau undang-undang.

Bukan Depok namanya jika tidak ada yang “ngadi-ngadi” dari kebijakan kota yang saya huni sejak tahun 1985 silam hingga sekarang ini.

Tidak main-main, Idris berencana memasang barcode di semua pohon yang ada di Kota Depok. Dari 1.500 pohon yang telah dipasang barcode saat ini, berlokasi di sepanjang Jalan Raya Margonda dan Jalan Ir Juanda.

Untuk anggaran pembarcode-an 1.500 pohon itu, Pemerintah Depok menggelontorkan dana sebesar Rp 48 juta. Entah butuh berapa besar dana, jika semua pohon yang tumbuh di Depok seperti target Idris ingin dipasang barcode.

Saya yang kerap melintas Jalan Raya Margonda dan Jalan Ir Juanda, begitu yakin tidak ada warga yang “serius” ingin memindai barcode yang ada di pohon. Apalagi pohon yang dipasang barcode, ada yang tumbuh di tengah median jalan.

Menyeberang Jalan Raya Margonda yang minim jembatan penyeberangan saja sudah penuh “perjuangan” dan “doa”, apalagi dengan urusan memindai barcode hanya untuk ingin tahu nama ilmiah, jenis pohon, kemampuan mereduksi karbon, memproduksi oksigen berapa banyak, tinggi pohon, umur pohon bahkan manfaat sebuah pohon.

Akan lebih tepat, jika dana untuk pemasangan barcode dialihkan untuk program reboisasi dan penanaman bibit pohon baru di daerah-daerah penyangga Depok yang selama ini “lenyap” dialihfungsikan untuk pembangunan perumahan dan apartemen.

Pemerintah Kota Depok selama ini dikenal masif dalam mengeluarkan izin pendirian perumahan, bahkan kluster-kluster perumahan mini tanpa daya dukung fasilitas sosial dan umum yang memadai.

Sekali lagi, kita kerap melalaikan kebajikan dalam banyak hal termasuk yang terjadi di Depok sejak beberapa dekade terkahir ini. Saya hanya ingin menyitir kebajikan dalam berbagai versi keyakinan dan universal agar kiranya kita bisa memaknai kebajikan dalam berbagai aspek.

Kebajikan dan Kebijakan

Al-Birr mengandung makna kebajikan atau berbuat baik. Berbuat baik diusahakan sebanyak mungkin dan sebaik mungkin.

Manusia berbuat baik dengan cara meneladani Allah SWT atau Yang Maha Berbuat Baik (Al-Barru). Manusia berbuat baik dalam Islam mencakup tiga ranah utama, yakni ranah akidah, ranah ibadah, dan ranah akhlak.

Dalam konsep pemahaman Kristen, kebajikan adalah segala perbuatan baik yang dilakukan seorang beriman terhadap orang lain. Perbuatannya itu akan dilihat orang yang mengenalnya dan orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, ia sekaligus juga bersaksi kepada semua orang bahwa ia adalah pengikut dan murid Yesus Kristus (Lukas 8 : 19-21).

Sedangkan dalam konsep Budha, kebajikan itu dapat bersumber dari ucapan, pikiran dan tubuh yang sesuai dengan Dharma.

Latihlah tubuh kita untuk menghindari pembunuhan, asusila dan pencurian. Latihlah ucapan kita untuk menghindari ucapan kasar, ucapan bohong, ucapan omong kosong dan juga ucapan-ucapan tidak benar lainnya.

Dan latihlah pikiran kita agar bebas dari keserakahan, bebas dari keinginan untuk mencelakakan pihak lain dan tetap selalu berjalan di dalam kemurnian Dharma.

Secara ringkasnya, nilai-nilai kebajikan secara universal mencakup hal-hal seperti keadilan, tanggungjawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih rayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi.

Kisah rencana pembangunan masjid raya di atas lahan SD Pondok Cina 1 Depok mengingatkan saya akan kisah Khalifah Umar bin Khattab dalam buku “The Great of Two Umars”.

Syahdan Gubernur Mesir Amr ibn al-Ash ingin membuat masjid yang megah di dekat istananya. Hanya sayangnya, di lokasi tersebut telah terlebih dahulu bercokol gubug reyot milik warga Yahudi.

Yahudi yang terancam tergusur itu minta keadilan kepada Umar bin Khattab usai menempuh perjalanan jauh. Umar yang mendengar keluh kesah orang Yahudi, hanya manggut-manggut dan malah “menyangoni” korban gusuran dengan satu tulang belikat hewan unta dengan garis silang agar disampaikan langsung kepada Gubernur Mesir.

Orang Yahudi yang menerima “sangu” dari Umar bin Khattab semakin bingung. Sudah dicurhati tentang penderitaannya, tapi malah memberi tulang untuk disampaikan ke Gubernur Mesir.

Sementara Gubernur Mesir yang menerima titipan tulang tersebut, tambah “terkaget-kaget” lagi sembari langsung menintahkan pembatalan rencana pembangunan masjid mewah.

Dia tidak menyangka, ada orang kecil berhasil mengadu kepada khalifah dan ditindaklanjuti dengan pemberian pesan lewat tulang.

Sembari bergetar, Gubernur Mesir itu memerintahkan bawahannya untuk memberi ganti rugi dan mengembalikan hak atas tanah kepala pemilik tanah, yakni orang Yahudi itu.

Bagi Gubernur Mesir, pesan tersurat dan tersirat atas tulang belikat unta yang diberi garis silang mengingatkan seorang pemimpin harus berlaku lurus seperti huruf Alif dan besikap adil.

Jika melawan perintah khalifah, maka tidak segan-segan Umar bin Khattab akan mengambil tindakan lebih “mematikan”, yakni memenggal leher Gubernur Mesir itu.

Tidak salah jika Umar bin Khattab, adalah khalifah yang memiliki pengaruh paling kuat dalam sejarah kebesaran Islam.

Umar bin Khattab adalah pakar hukum yang dikenal karena sikapnya yang saleh dan adil. Julukan Al-Farooq disematkan kepada Umar bin Khattab karena pembeda di antara kebenaran dan kebathilan.

Dapatkan pengetahuan sebelum kamu menjadi pemimpin dan kesombongan menghalangi kamu untuk belajar dan kamu hidup dalam ketidaktahuan – Umar bin Khattab