Jeritan Hati Emak-emak jika Warung Kecil Tak Lagi Jual Elpiji 3 Kg: Orang di Rumah Keburu Lapar...

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Wacana pemerintah mengenai penjualan elpiji 3 Kg hanya di penyalur resmi menuai beragam respons dari warga, termasuk warga Tangsel.

Mayoritas warga menolak kebijakan itu karena dianggap mempersulit masyarakat.

Bahkan ada warga yang menilai kebijakan itu dapat menyulitkan emak-emak untuk berutang. Beda dengan warung kecil, warga tidak bisa berutang jika mengambil gas elpiji di agen resmi.

Kemudian, jika kebijakan itu nantinya terlaksana, dikhawatirkan dapat melumpuhkan usaha warung-warung kecil yang tidak boleh lagi menyalurkan elpiji bersubsidi tersebut.

Jeritan emak-emak

Pemerintah berencana melakukan penjualan elpiji 3 kg atau gas melon hanya pada penyalur-penyalur resmi.

Aturan tersebut akan menyebabkan penyaluran atau penjualan pada tingkat pengecer, yakni warung kecil, tak diperbolehkan lagi. Masyarakat hanya dapat langsung membeli elpiji 3 kg di subpenyalur.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, rencana ini bertujuan agar data konsumen lebih akurat dan subsidi lebih tepat sasaran.

"Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Nah, kalau dari subpenyalur itu bisa tepat sasaran, kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen," kata Tutuka, dikutip dari Kompas.com, Senin (9/1/2023).

Menanggapi itu, warga Suka Bakti, Serua Indah, Ciputat, Tangsel, bernama Tuti (37) mengaku keberatan. 

Tuti khawatir akan kesulitan mengutang di agen elpiji. Tak seperti di warung-warung kecil biasanya.

"Sudah nyari di agen, utang kagak boleh, kalau di warung masih bisa ngutang dulu. Biar kata di pangkalan ada, di warung harus tetep ada," kata Tuti saat ditemui, Senin (16/1/2023).

Tuti menilai kebijakan itu hanya akan mempersulit warga dalam memperoleh elpiji 3 kg.

"Kalau lagi masak tiba-tiba gas habis, nasi belum matang bagaimana? Kita nyari gas, orang di rumah sudah kelaparan, pulang-pulang malah berantem yang ada, namanya orang laper kan galak," kata Tuti.

Tak hanya itu, Tuti juga protes soal rencana wajib menunjukkan KTP saat membeli elpiji 3 kg.

"Pakai KTP segala saya enggak setuju, kalau KTP burem kayak saya ntar ribet. Saya masak pakai apa nanti," jelas Tuti.

Warga lainnya bernama Tia (27) juga mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.

Pemerintah, kata dia, seharusnya membuat kebijakan yang mempermudah warga bukan malah makin mempersulit.

"Ribet banget kalau cuma boleh di pangkalan. Saya lagi hamil gini enggak bisa bawa motor, ribet ntar nyarinya," kata Tia.

"Iya kalau suami masih di rumah, kalau suami sudah pergi kerja, saya ntar belinya gimana. Mana pakai KTP segala, sudah lah pemerintah jangan bikin sulit warga kecil," lanjut dia.

Sementara itu, menurut warga bernama Sri Wowo (60), kebijakan itu akan membuat ribet warga yang tidak memiliki kendaraan.

"Kalau lagi masak tiba-tiba gas habis, anak sudah minta makan jadi ribet nyarinya. Kalau dia ada kendaraan, kalau kendaraan enggak ada gimana," kata Sri.

Sri juga memprotes kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembeli menunjukkan KTP saat membeli elpiji 3 kg.

"Baru tahu saya. Kalau pakai KTP, gratis enggak apa-apa. Ini beli masa pakai KTP juga," celetuk Sri.

Agen khawatir dapat melumpuhkan usaha warung kecil

Rencana kebijakan pemerintah itu juga dikhawatirkan dapat melumpuhkan usaha warung-warung kecil.

Seperti yang diutarakan oleh Yuyut (39), pemilik pangkalan elpiji resmi di Suka Bakti, Serua Indah, Ciputat, Tangsel.

Yuyut tidak setuju jika kebijakan itu diberlakukan, lantaran tidak enak hati membuat mati usaha warung kecil.

Sebab selama ini yang menjadi pelanggannya merupakan pemilik warung-warung kecil.

"Enggak enak juga kita, biasa kan warung-warung dagang, kalau gitu kan matiin usaha warung. Lagian sama saja belum tentu untung," ujar Yuyut, Senin.

Selain itu, ia juga mengaku kerepotan jika harus menjual langsung ke konsumen.

Karena, konsumen hanya akan membeli elpiji satu buah, berbeda dengan warung yang langsung membeli dalam jumlah besar.

"Yang paling banyak ngambil ke pangkalan kan warung-warung, minimal 10. Kalau orang nanti beli di pangkalan paling cuma 1," kata dia.

Yuyut pun mengaku bingung menetapkan harga jual elpiji 3 kg nantinya berapa.

Apakah harga jualnya masih sama dengan harga jual saat ini, yaitu Rp 19.000, atau dinaikkan menyesuaikan harga warung Rp 21.000.

"Nanti kalau warung dilarang, saya bingung jualnya berapa. Harus ngikutin harga pemerintah tetep harga pangkalan, apa naik harga warung," jelas Yuyut.

Jika nantinya pembeli juga diwajibkan menunjukkan KTP, hal itu akan semakin membuat ribet penyaluran elpiji bersubsidi tersebut.

Yuyut pasti akan kesulitan menjelaskan kepada satu per satu konsumen yang datang.

"Pasti banyak yang protes agak susah juga. Kurang setuju karena ribet. Jadi susah beli, ribet banget nyatet satu-satu yang beli elpiji. Sudah belinya satu, wajib pakai KTP, ribet," kata Yuyut.

Ia pun berharap ke depannya pemerintah tetap memperbolehkan warung kecil untuk menjual elpiji 3 kg.

Karena, belum tentu semua konsumen mau menunjukkan KTP-nya saat membeli elpiji.

"Harapannya semoga lebih gampang saja ke depannya. Jangan bikin ribet masyarakat kecil, sudah susah ekonomi dibikin susah lagi beli elpiji," kata Yuyut.

"Menurut saya ribet karna apa-apa harus pakai KTP, apalagi emak-emak kadang lupa taruh KTP di mana, jarang ada yang bawa KTP," lanjut dia.