Petugas Damkar Dinilai Tanggung Beban Berat, Dinas Gulkarmat Usulkan Kenaikan Gaji PJLP Rp 1 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan upah penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di lingkungan instansi itu.

Adapun usulan kenaikan upah itu sebesar Rp 1 juta menjadi Rp5,9 juta. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan usulan itu mempertimbangkan beban dan risiko pekerjaan.

"Upah sebesar Rp 4,9 juta bagi 1.751 PJLP masih kurang mencukupi terkait dengan beban kerjanya," kata Satriadi, dilansir dari Antara, Senin (30/1/2023).

Oleh karena itu, lanjutnya, dia berjuang untuk menaikkan upah PJLP tersebut. Apalagi, kata Satriadi, nantinya juga ada peraturan gubernur (Pergub) yang menyangkut standarisasi dari koefisien seluruh PJLP dilihat dari beban kerjanya.

"Jadi, kami selama ini masih UMP (upah minimum provinsi)," kata Satriadi.

Ia juga menjelaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta kini sedang menggodok Pergub yang menghitung koefisien dari beban kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Salah satunya PJLP Damkar diusulkan untuk kenaikan koefisien untuk penghasilannya karena mereka sudah memiliki sertifikasi keahlian. Kemudian dari segi risiko kerja juga membahayakan," ucap Satriadi.

Satriadi juga mengatakan seharusnya upah PJLP bisa bertambah lebih dari Rp1 juta, namun upah yang diberikan harus mempertimbangkan kesanggupan APBD DKI Jakarta.

"Kami semua juga harus menyesuaikan dengan APBD DKI, seperti apa kesanggupannya," kata dia.

Menurut Satriadi, usulan itu bisa saja berubah tahun depan kalau anggarannya mencukupi. Untuk itu, Satriadi mengatakan akan berdiskusi bersama Biro (Hukum) dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

"Sementara usulannya seperti itu untuk upaya peningkatan kesejahteraan mereka," katanya.

Sementara itu, Wakil Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan juga telah mengusulkan hal yang sama. Usulan tersebut, kata dia, telah diurus oleh Sekretaris DPRD DKI Jakarta dan kini sedang diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

"Kami coba membantu (ke BKD) karena kami juga sedang mengurus itu terkait PJLP," kata Inggard.