Surat Pernyataan Tak Tuntut Kebakaran Depo Plumpang Beredar, Pertamina Beri Penjelasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Narasi dalam surat pernyataan bahwa PT Pertamina diduga meminta korban kebakaran Depo Plumpang untuk tidak menuntut atau mengajukan gugatan beredar luas.

Hal itu diungkapkan oleh sejumlah keluarga korban tewas dalam kebakaran yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) lalu yang kebetulan menerima surat itu.

Dalam surat itu, ada pernyataan agar ahli waris tidak menuntut soal peristiwa kebakaran setelah menerima uang santunan sebesar Rp 10 juta.

Atas polemik yang beredar luas itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting buka suara. Ia menjelaskan apa maksud dari pernyataan tersebut.

Irto mengungkapkan, pada saat proses penyerahan bantuan biaya pemakaman, tidak terdapat pemaksaan terkait persetujuan untuk tidak mengajukan gugatan kepada Pertamina.

"Yang dimaksud sebagai gugatan di sini, adalah gugatan dari pihak keluarga yang lain atas penyerahan biaya pemakaman ini," kata Irto dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (9/3/2023).

Dengan demikian, kata Irto, Pertamina mengingatkan jangan sampai akan ada ahli waris lain yang menyatakan dia yang paling berhak atas bantuan pemakaman tersebut.

"Yang kami sampaikan di tahap awal ini adalah biaya pemakaman dan selanjutnya akan ada santunan kerohiman yang akan disampaikan langsung kepada keluarga atau ahli waris korban," kata Irto.

PT Pertamina (Persero) dianggap diam-diam melakukan upaya agar terhindar dari tuntutan keluarga korban tewas kebakaran depo plumpang di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara.

Perusahaan plat merah itu menyodorkan surat pernyataan ke keluarga korban yang dibarengi dengan pemberian uang santunan Rp 10 juta.

Hal itu pun memicu kegeraman keluarga korban yang masih dalam keadaan berkabung. Surat itu ditafsirkan bahwa Pertamina sengaja memanfaatkan kondisi keluarga yang sedang berduka.