"Penghapusan" 417 Bus Transjakarta Tak Kunjung Rampung, Dishub DKI Ungkap Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penghapusan barang milik daerah (BMD) berupa 417 unit bus Transportasi Jakarta (Transjakarta) telah berlangsung sejak 2018 dan belum rampung hingga saat ini.

Untuk diketahui, penghapusan BMD itu diajukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengakui proses penghapusan BMD itu berlangsung lama.

Sebab, sebagian unit dari 417 unit bus itu akan diserahkan (inbreng) sebagai aset kepada PT Transjakarta pada 2014 atau saat PT Transjakarta terbentuk.

"Saat proses pembentukan PT Transjakarta pada 2014, ada 417 bus ini yang masuk dalam inbreng," tutur Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/3/2023).

Karena terlanjur diserahkan, Dishub DKI kembali mengurus kepemilikan aset 417 unit bus itu sehingga menjadi milik mereka.

Syafrin menyebutkan, setelah proses itu rampung, Dishub DKI baru kembali mengajukan penghapusan aset tersebut kepada BPAD DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, ada penyesuaian data, harmonisasi data, yang kemudian dari sana baru diajukan oleh BPAD DKI terakhir-akhir ini," kata dia.

Ia memastikan bahwa 417 unit bus Transjakarta yang bakal dihapuskan sudah tak terpakai sejak 2018.

Karena itu, Dishub DKI mengajukan penghapusan terhadap BMD tersebut.

"(418 bus Transjakarta) sudah tidak digunakan. Jadi, keseluruhan itu, sejak 2018, tidak digunakan lagi. Itu sudah menjadi barang yang siap untuk dihapuskan," kata Syafrin.

Untuk diketahui, sebanyak 417 bus itu terdiri dari berbagai merek seperti Zhontong, Yutong, Hino, Mercedes, Hyundai, Komodo, Ankai, serta Inobus.

Ratusan BMD itu akan dilelang dengan nilai Rp 21,3 miliar, berdasar penaksiran Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Usai Komisi C DPRD DKI Jakarta mengizinkan penghapusan aset itu, BPAD DKI akan melakukan pelelangan terbuka terhadap 417 unit bus tersebut, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta.

Komisi C DPRD DKI hendak terlebih dahulu menyurvei sejumlah lokasi terparkirnya 417 bus tersebut.