Kualitas Udara Jakarta Buruk, Heru Budi Bakal Atasi dengan Tambah RTH dan Tanam Pohon

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana menambah ruang terbuka hijau (RTH) dan pohon untuk mengatasi kualitas udara di Ibu Kota yang buruk.

Berdasarkan data dari IQAir, indeks kualitas udara di Jakarta selalu berada di angka 150 ke atas sejak Jumat (19/5/2023).

Angka itu jauh dari indeks kualitas udara yang baik berkisar dari 0-50.

"Pemda DKI berbenah menambah RTH, kita semua menanam pohon," ujar Heru kepada wartawan, Kamis (8/6/2023).

Pemprov DKI, lanjut dia, juga terus mengebut uji emisi kendaraan bermotor untuk memastikan semua kendaraan yang lalu lalang di Jakarta laik jalan.

Pemprov juga berupaya melakukan peralihan jenis kendaraan dari berbasis bahan bakar minyak ke listrik, tidak terkecuali untuk bus transjakarta.

"Transjakarta berbenah gunakan bus listrik pokoknya semua masyarakat sama-sama membantu," ucap Heru.

"Itu jangka panjang ya, tetapi dinas lingkungan hidup kan selalu bikin program tes uji emisi ya semuanya harus sama-sama turunkan emisi," sambung Heru.

Buruknya kualitas udara ini bisa berdampak pada kesehatan anak-anak, lanjut usia, dan kelompok sensitif lainnya.

Wilsa Situmorang menjadi salah satu orangtua yang merasakan langsung dampak buruknya kualitas udara ini.

Putrinya yang baru berusia 14 bulan terkena penyakit batuk dan pilek, bahkan mengalami gejala sesak napas.

"Sakitnya itu dari hari Senin pekan lalu," kata Wilsa kepada Kompas.com, Senin (5/6/2023).

Yuni, seorang warga Kota Bekasi, mengeluhkan hal serupa. Kedua cucunya mengalami batuk pilek dan tak kunjung sembuh dalam sebulan terakhir.

"Makanya orangtuanya juga, termasuk saya, neneknya, menyarankan mereka banyak minum, tapi bukan minum es. Karena ketika banyak minum itu, lumayan berkurang sakitnya," kata Yuni.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Bondan Andriyanu, mengatakan perlu langkah mendesak untuk menghadapi semakin memburuknya kualitas udara Jakarta.

Menurut Bondan, salah satu upayanya harus ada peringatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta demi melindungi kelompok sensitif agar tidak terpapar polusi lebih parah.

"Yang disayangkan sampai saat ini tidak ada upaya Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengumumkan itu secara masif agar publik menerima pesan itu secara luas," ucap Bondan kepada Kompas.com, Selasa (6/6/2023).

Bondan mencontohkan, peringatan itu bisa disampaikan saat data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menuju tidak sehat.