Andai Mario Dandy Tak Mampu Bayar Restitusi Rp 120 Miliar, LPSK: Bisa Dibayar Pihak Keluarga

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membeberkan total restitusi yang harus dibayarkan ketiga pelaku penganiayaan D (17), yakni Mario Dandy Satriyo (20), Shane Lukas (19), dan AG (15).

Tenaga Ahli Penilai Restitusi LPSK Abdanev Jova mengungkapkan nominal restitusi yang harus dibayarkan para pelaku atas penderitaan D yakni sebesar Rp 120 miliar.

"Setelah semua komponen ganti rugi atau restitusi dihitung, diketahui total perhitungan kewajaran dari LPSK sebesar Rp 120.388.930.000," ujar dia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (20/6/2023).

Mendengar nilai yang cukup besar, jaksa penuntut umum (JPU) kemudian bertanya kepada Jova bagaimana bila para pelaku tidak bisa membayar restitusi?

"Katakanlah sekarang ketiga terdakwa itu menolak untuk membayar atau tiba-tiba menyatakan tidak mampu membayar, mekanisme gimana?" tanya salah satu JPU.

"Menjawab itu memang belum ada peraturan yang memaksa seorang terdakwa tidak bisa membayar. Pada praktiknya yang sering dilakukan adalah membebankan pidana subsider," jawab Jova.

"Untuk tindak pidana ini, apakah ada pidana subsider pengganti restitusi?" tanya jaksa lagi.

"Dalam konteks peraturan ini tidak ada," tegas dia.

Jaksa kemudian bertanya, apakah mungkin restitusi dibebankan ke pihak lain bila pelaku penganiayaan tak sanggup membayar.

"Apakah mungkin restitusi dibebankan ke pihak lain?" tanya jaksa yang berbeda.

"Ada, dimungkinkan pihak ketiga. Restitusi dibayarkan oleh para terdakwa atau para pelaku dan juga pihak ketiga," jawab Jova.

JPU kemudian meminta penegasan, pihak ketiga yang bisa membayarkan restitusi pelaku itu siapa saja.

"Terkait dengan pembebanan restitusi ini yang bisa dibebankan kepada pihak ketiga, prosedurnya seperti apa?" tanya JPU.

"Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2017 dan di Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 2014 memang terkait dengan pihak ketiga dalam penjelasannya kalau kita baca cukup jelas. Tapi dalam praktiknya kita merujuk pada golongan satu, dalam konteks ini keluarganya yang membayar atau meng-cover restitusi," tegas Jova.

Jova bahkan mengeklaim para pelaku tak perlu meminta persetujuan dari keluarga yang dibebankan.

Sebab, secara tidak langsung, keluarga juga bertanggung jawab atas perbuatan apra pelaku.

"Bisa serta-merta pihak ketiga untuk dibebankan restitusi. Namun semua balik lagi tergantung bunyi putusan halim," tutup dia.