Pemprov DKI Klaim Berhasil Atasi Angka "Stunting" hingga 20 Persen dalam 3 Bulan, tapi 36.000 Balita Masih Rawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeklaim berhasil menurunkan angka stunting atau tengkes di Ibu Kota sebanyak 20 persen dalam kurun waktu tiga bulan terakhir ini.

"Ya maksimum, per tiga bulan ini kami sudah berhasil menurunkan 20 persen," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dilansir dari Antara, Senin (24/7/2023).

Kendati demikian, Heru menyebut sebanyak 36.000 balita dinyatakan memiliki masalah gizi dan rawan terkena stunting.

Jumlah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 250.000 balita berdasarkan ukuran tinggi dan berat badan dalam program pengentasan stunting.

Adapun balita yang mengalami stunting itu di antaranya akibat gizi buruk, kurang gizi, dan seterusnya.

Saat ini, kata Heru, terdata ada sekitar 21.000 anak stunting di DKI Jakarta yang harus diurus dan ditangani hingga sembuh.

Intervensi pemerintah pusat

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah pusat akan bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah puluhan ribu balita itu terkena stunting.

"Yang rawan stunting ini yang kami akan kerja sama dengan Pak Pj Gubernur dengan intervensi makanan protein hewani. Nah, itu akan kami lakukan," kata Budi.

Adapun yang dimaksud dengan intervensi makanan protein hewani adalah memberikan asupan protein hewani, misalnya ikan, telur, dan daging.

Kemenkes akan mendorong kolaborasi pihak swasta untuk mendanai intervensi tersebut melalui program orangtua asuh.

Menurut Budi, langkah ini diperlukan karena penyembuhan anak yang terkena stunting akan jauh lebih sulit daripada proses pencegahan.

"Saya bilang aja kalau masuk stunting itu sudah telat, dan telat susah sembuhnya dan mahal," ucap Budi.

Belajar dari Surabaya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Muhammad Idris meminta Pemprov DKI mencontoh Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan stunting.

Menurut Idris, penanganan kasus stunting di Surabaya sudah berhasil mencapai angka prevalensi nol persen.

"Pemprov DKI harus belajar banyak dari Pemkot Surabaya dalam hal penanganan stunting dengan persen prevalensinya semakin menurun," kata Muhammad Idris, dilansir dari Antara.

Idris merinci keberhasilan Pemkot Surabaya dilihat berdasarkan angka prevalensi stunting yang semakin turun pada tahun 2021 tercatat 28,9 persen hingga tahun 2022 turun drastis menjadi 4,8 persen.

Melihat hal tersebut, kata dia, harapannya ke depan Pemkot Surabaya mampu mencapai nol persen angka prevalensi stunting pada 2023.

Jika dibandingkan dengan angka prevalensi stunting di DKI Jakarta hanya menurunkan sebesar dua persen. Pada 2021 sebesar 16,8 persen dan 2022 turun menjadi 14,8 persen.

"Hal ini masih jauh dari target yang seharusnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan target, yaitu nol persen untuk angka prevalensi stunting," katanya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, ada 798.107 balita rawan gizi per Juli 2023.

Terdapat 457 ribu balita yang menjadi sasaran dalam program pencegahan dan penanganan stunting di Jakarta.

Dari jumlah tersebut, baru 250 ribu balita yang ditimbang berat badan dan diukur tingginya.