Pengelola Gedung di Jakarta Diminta Pasang "Water Mist" di Empat Sisi, Satu Unit Rp 50 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meminta pengelola gedung tinggi yang ada di Ibu Kota untuk memasang water mist generator di empat sisi pada atap gedung atau rooftop.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pemasangan water mist pada empat sisi atap gedung ditujukan sebagai upaya penanganan polusi udara di Jakarta agar lebih efektif.

"Dipasang di empat sisi lebih masif, lebih efektif. Waktu kami uji coba minggu lalu di atap Gedung Pertamina, satu sisi menunjukkan efektif menurunkan PM 2,5," ujar Asep baru-baru ini.

Adapun untuk satu unit water mist generator disebut seharga Rp 50 juta. Sedangkan anggaran pembelian alat tersebut mesti ditanggung masing-masing pengelola gedung swasta.

Artinya pengelola gedung di Jakarta harus mengeluarkan Rp 200 juta untuk pemasangan water mist di empat sisi, belum termasuk biaya air yang disemprotkan.

"Untuk alat (water mist generator) itu harganya Rp 50 juta per-unit," kata Asep.

Asep mengatakan, water mist generator saat ini baru terpasang di atap gedung Blok H Balai Kota DKI Jakarta. Alat penyemprot air ini juga telah diuji coba pada Jumat.

"Untuk mesin digunakan secara manual. Kemarin BRIN sampaikan biaya total listrik air itu sehari sekitar Rp 50.000-an," kata Asep.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya meminta para pemilik gedung tinggi di Ibu Kota untuk melakukan penyiraman air secara massal dari atap gedung.

"Gedung-gedung tinggi yang ada di Pemda DKI ini bersama-sama melakukan istilahnya water mist, kira-kira begitu ya," ujar Heru, Senin (28/8/2023).

Heru mengatakan, penyiraman massal itu juga akan dilakukan dari atap gedung di bawah Pemprov DKI dan pemerintah pusat, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Total terdapat 300 gedung yang bakal melakukan penyiraman massal dengan water mist dari atap bangunan untuk mengatasi polusi di Ibu Kota.

"Konsepnya itu panduan harus ada sehingga nanti ketika kita kumpulkan pemilik gedung tinggi, itu sudah ada," ucap Heru.