Terjerat Kasus Penipuan dan Penggelapan, Oknum PNS Tangsel Diberhentikan Sementara

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tangerang Selatan (Tangsel) tengah memproses pemberhentian sementara HW (49), karena terjerat kasus penipuan dan penggelapan dengan modus rekrutmen pekerjaan.

HW adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang berdinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tangsel.

"Sedang proses diberhentikan sementara dari PNS. Dia berdinas di Bakesbangpol," kata Kepala BKPSDM Tangsel, Fuad saat dikonfirmasi, Rabu (22/11/2023).

Menurut dia, sanksi tersebut sudah sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Saat ini, Pemerintah Kota Tangsel tengah berkoordinasi dengan Polsek Pondok Aren agar bisa secepatnya memproses pemberhentian status kepegawaian HW.

"Kami akan minta surat penahanan ke siapapun pihak yang menahan," ucap Fuad.

Adapun HW ditangkap, Minggu (19/11/2023), ketika bersembunyi di rumah istrinya di daerah Majalengka, Jawa Barat.

Kapolsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodiq menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah polisi menyelidiki laporan korban HA mengenai penipuan rekrutmen kerja pada 25 Juli 2023.

Dalam laporannya, HA merasa tertipu lantaran pekerjaan yang dijanjikan oleh HW tak kunjung terwujud.

Padahal, HA telah menyerahkan uang sebesar Rp 125 juta, sesuai permintaan HW sebagai dana pelicin untuk meloloskan anaknya bekerja di Kantor Samsat.

"Namun, anak korban belum juga mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan padahal mahar sudah dibayar lunas," kata Bambang.

Dalam kasus penipuan rekrutmen kerja ini, ada dua pelaku lainnya yang diduga terlibat, yaitu perempuan berinisial HE dan laki-laki berinisial SA. Mereka berstatus buron.

Dugaan itu diperkuat lantaran ada barang bukti kwitansi yang ditandangani para terduga pelaku, di antaranya satu lembar kwitansi Rp 125 juta, yang ditandatangani tersangka HW.

Kemudian, satu lembar kwitansi Rp 37,5 juta, yang ditandatangani oleh SA dan satu lembar kwitansi Rp 30 juta sebagai uang muka masuk karyawan yang ditandatangani oleh HE.