"Sudah Cari Kerja Susah, Biaya Hidup Tinggi, Masak Pilih Gubernur Juga Enggak Bisa?"

Fathan menilai, jika RUU DKJ tersebut disahkan, maka akan menghilangkan kedaulatan bagi warga Jakarta untuk memilih pemimpin.

“Sudah cari kerja susah, biaya hidup tinggi, masak memilih pemimpin pun (bakal) enggak bisa? Urgensinya apa itu Presiden tunjuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta kalau bukan karena bernepotisme ria?” kata Fathan kepada Kompas.com, Kamis (7/12/2023).

Dia menyarankan agar pemerintah membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung pendapat dari mereka.

“Pasti bakal nolak, kecuali mereka yang cacat nalar,” imbuh Fathan.

Seorang karyawan swasta bernama Pingkan Anggraini (27) berpendapat bahwa munculnya draf RUU DKJ membuat Indonesia semakin tidak demokratis.

“Saya enggak setuju sih. Kok semakin enggak demokratis saja ya rasanya? Biar pun nantinya Jakarta sudah bukan Ibu Kota lagi, tapi masyarakatnya bukan berarti enggak boleh memilih,” kata Pingkan.

Pingkan justru membandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sudah diselenggarakan sebelumnya.

“Yang demokratis lewat Pilkada saja suka ada kecurangan, gambling, apalagi yang begini? Alasan enggak ada Pilkada lagi kenapa? Apa cuma Jakarta saja yang enggak ada? Lucu saja gitu,” keluh Pingkan.

Di sisi lain, seorang pedagang warung kelontong di Pademangan Barat bernama Izul (47) mengaku tidak mengetahui tentang draf RUU tersebut.

Sebab, ia tidak terlalu memedulikan kebijakan apa yang akan disahkan pemerintah.

“Jujur, enggak tahu saya, Bang. Hari-hari cuma jualan saja, cari nafkah buat keluarga. Ya terserah mereka deh mau sahkan kebijakan apa. Toh, rakyat kecil tetap begini juga,” ucap Izul sambil terbawa.

Diberitakan sebelumnya, draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) mengatur bahwa gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tidak akan dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk oleh presiden atas usul atau pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).

"Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian bunyi Pasal 10 Ayat (2) RUU DKJ yang sudah ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR pada Selasa (5/12/2023).

Ketua Panitia Kerja RUU DKJ Achmad Baidowi menjelaskan, norma tersebut dibuat sebagai jalan tengah karena ada aspirasi agar tidak usah ada pilkada tetapi gubernur dan wakil gubernur langsung ditunjuk presiden.

Sementara, DPR juga memperhatikan ketentuan di dalam konstitusi yang menyebut kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.

Pria yang karib disapa Awiek ini mengklaim bahwa ketentuan itu tidak menghilangkan proses demokrasi karena penunjukan gubernur dan wakil gubernur tetap melalui usulan DPRD.

"Pemilihan tidak langsung juga bermakna demokrasi, jadi ketika DPRD mengusulkan ya itu proses demokrasinya di situ. Sehingga tidak semuanya hilang begitu saja," ujar politikus PPP itu.