Polemik Pemasangan Spanduk Anies-Muhaimin di Kampung Susun Akuarium, Dicopot Setelah Diusut Bawaslu

Spanduk yang terpasang di dinding Gedung Blok A Kampung Susun Akuarium itu terpampang selama beberapa hari sejak dipasang pada Minggu (31/1/2023) malam.

Spanduk itu kemudian dicopot setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mengusut dan menelusuri pemasangan spanduk ke Kampung Susun Akuarium.

"Karena kami rakyat yang patuh dan taat pada aturan, kami ikuti aturan, kami taati aturan tersebut,” kata Ketua RT 012 RW 04 Kelurahan Penjaringan Taopaz Juanda, Selasa (9/1/2024).

Meski begitu, warga belum mencopot spanduk yang dipasang di pagar dan gerbang masuk Kampung Susun Akuarium.

Ketua Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri, Dharma Diani, menjelaskan sejumlah alasan pemasangan spanduk bergambar Amin di Kampung Susun Akuarium.

Bukan dikelola Pemprov DKI Jakarta

Diani menegaskan, warga Kampung Susun Akuarium mengelola sendiri bangunan melalui Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri.

Karena itu, Diani menolak Kampung Susun Akuarium disebut sebagai rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang dikelola Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS).

“Kami juga selalu bilang, ini kampung susun, bukan rusunawa yang dikelola oleh UPRS. Kami mengelola diri kami sendiri dengan wadah koperasi,” tegas Diani saat dihubungi, Rabu (10/1/2024).

Kampung Susun Akuarium akan dihibahkan

Menurut Diani, bangunan Kampung Susun Akuarium nantinya akan dihibahkan kepada warga.

Sebelum bangunan dihibahkan, warga menyewa Kampung Susun Akuarium selama lima tahun. Uang sewa dibayar di muka kepada Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta.

“Kalau menurut mereka, ini bangunan pemerintah. Ya jelas, kami bangun dengan menggunakan surat persetujuan penunjukan penggunaan lahan (SP3L), yang bukan langsung pakai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ungkap Diani.

“Mereka dari kemarin mengulang-ulang rusunawa tersebut. Saya bilang, iya, kami masih sewa dan sudah kami bayar full untuk lima tahun ke depan di BPAD. Masa sewa ini harus kami lewati untuk dapat yang namanya hibah. Di pemahaman kami, masa sewa ini adalah masa transisi menuju hibah,” lanjut dia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Diani menolak bangunan Kampung Susun Akuarium disebut sebagai aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Di pemikiran kami, ini bukan kantor pemerintah, ini bukan kantor polisi, bukan ikon kota seperti Monas, dan lain-lain, bukan rumah sakit, dan yang paling penting, tidak ada ASN di dalam bangunan ini,” ucap Diani.

Diani pun menyinggung bahwa warga Kampung Susun Akuarium selama ini mengacu perjanjian kerja sama (PKS) dengan BPAD DKI Jakarta.

“Di PKS kami, tidak ada aturan atau larangan pasang banner dengan peraturan KPU dan lain-lain. Yang jadi larangan adalah tidak boleh menjual bangunan, tidak menerima gerai ATM,” kata Diani.

“Tidak pasang baliho iklan komersial, tidak menyewakan kepada pemilik usaha ritel seperti Indomaret, Alfa, dan lain-lain. Jadi, ini hal yang kami pegang,” lanjut dia.

Minta waktu turunkan spanduk di pagar

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Selasa, baliho bergambar Amin masih berdiri tegak di depan Kampung Susun Akuarium dengan penopang bambu yang ditancapkan di tanah.

Baliho tersebut bertuliskan, “Kami adalah bukti nyata. Pak Anies mencintai rakyat. Dari kami, warga Kampung Susun Akuarium, untuk Pak Anies.”

Bukan hanya itu, baliho dengan latar peta Indonesia dan warna putih yang dominan itu juga bertuliskan, “Indonesia Adil & Makmur Untuk Semua.”

Selain baliho ini, spanduk “Tahun Baru, Presiden Baru 2024” masih terpasang di pagar berupa seng yang mengitari Kampung Susun Akuarium.

Selain itu, spanduk yang berisi visi dan misi Amin dengan judul “8 Jalan Perubahan” masih terpasang di pagar pembatas sisi barat Kampung Susun Akuarium.

Mengenai hal tersebut, Taopaz menekankan bahwa pihaknya sudah meminta waktu kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk menurunkan baliho dan spanduk di pagar yang mengitari Kampung Susun Akuarium.

Sebab, Taopaz dan pihaknya sedang mencari solusi terlebih dahulu.

“Yang di gedung (Blok A), sudah kami turunkan. Tetapi, untuk tindak lanjut yang di pagar, mungkin dikasih jeda, minta waktu,” tutur Taopaz.

“Mungkin cari solusi dulu ya. Cukup berat kalau disuruh geser (spanduknya) agar tidak menempel di pagar. Karena butuh biaya pastinya, butuh tiang, kami beli lagi bambunya. Ya mungkin kami akalin, cari solusi untuk menghemat biaya,” imbuh dia.