Rencana Heru Budi Bangun Rusun Baru buat Eks Warga Kampung Bayam Disebut Sudah Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membangun rumah susun (rusun) baru untuk eks warga Kampung Bayam dianggap solusi menyelesaikan polemik Rusun Kampung Susun Bayam.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Ramadhan berujar, rencana Heru tersebut tentu sudah melalui proses panjang dan sudah dipertimbangkan.

"Yang akan diambil oleh Pak PJ sudah melalui proses panjang mediasi antar-stakeholder yang didalamnya juga warga terkait. Sebab persoalan ini terjadi saat transisi kepimpinan," ujar Ramadhan saat dihubungi, Senin (29/1/2024).

Menurut Ramadhan, rencana menyediakan rusun baru dapat mengambarkan bahwa Heru Budi memikirkan warganya.

"Beliau sudah melakukan diskusi dan tabayun untuk menyelesaikan problem ini. Hemat saya, hal itu menjadi keputusan yang win-win solution," kata Ramadhan.

"Intinya, apapun problemnya kepentingan warga meski didahulukan dan dipikirkan secara matang," ucap Ramadhan.

Bahkan, Heru Budi dinilai juga memberikan solusi untuk eks warga Kampung Bayam itu selama rusun baru itu dalam proses pembangunan.

Warga dipersilakan memilih tinggal sementara di beberapa rusun yang ada di Jakarta.

"Ini kebijakan mengedapankan kemanusian terhadap warganya. Adapun ini problem kepemilikan tanah antara Jakpro dengan warga di era kepemimpinan sebelumnya," ucap Heru.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rusun baru di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk menyelesaikan polemik dengan eks warga Kampung Bayam.

Heru mengatakan, pembangunan rusun untuk menampung eks warga Kampung Bayam akan dimulai pada tahun 2025.

"Pemerintah daerah akan membangun rumah susun (rusun) di sekitar Kecamatan Tanjung Priok. Pada tahun 2025 kami akan bangun," ujar Heru.

Menurut Heru, rusun yang akan dibangu di kawasan Tanjung Priok, Jakut itu tersedia 150 hingga 200 unit. Semua unit itu disebut untuk eks warga Kampung Bayam.

"Kurang lebih bisa 150 sampai 200 unit. Untuk siapa? ya untuk warga terprogram dan warga Kampung Bayam," kata Heru.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya juga sudah memberikan fasilitas berupa Rusun Nagrak, Jakut untuk bisa ditempati oleh eks warga Kampung Bayam.

Namun, eks warga Kampung Bayam disebut mengeluh karena lokasi rusun yang terlalu jauh.

"Saya sudah mendengarkan keluhannya itu, mungkin di Nagrak jauh. Nah, kalau ditanya waktunya masih satu tahun, iya. Mohon sabar, kita bangun yang terbaik," kata Heru.

Sebagai informasi, hingga kini eks warga Kampung Bayam belum diberi akses untuk menempati hunian Kampung Susun Bayam yang sebelumnya dijanjikan.

Saat ini, para warga itu tinggal di emperan dan lobi Kampung Susun Bayam dengan listrik dan air seadanya.

Eks warga Kampung Bayam sudah mengadakan audiensi bersama Pemkot Jakarta Utara, perwakilan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan Polres Metro Jakarta Utara pada Jumat (19/1/2024).

Audiensi tersebut buntut dari keputusan Jakpro melaporkan eks warga Kampung Bayam dengan nomor LP/B/1313/XII/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya.

Laporan ini bermula ketika Ketua Kelompok Tani Kampung Bayam Muhammad Fuqron dan eks warga Kampung Bayam lainnya memasuki Kampung Susun Bayam pada 29 November 2023.

Mereka masuk ke dalam unit rusun dan tinggal di KSB meskipun belum mengantongi izin.

Jakpro melaporkan warga dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP.

Ketiga pasal itu memuat tentang dugaan melakukan kekerasan terhadap barang dan perusakan, serta memasuki pekarangan milik orang lain.