Namanya Disebut dalam Film "Dirty Vote", Heru Budi: Enggak Apa-apa, Terima Kasih...

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak mempersoalkan tiga pakar hukum dalam film dokumenter Dirty Vote yang mengaitkan nama dirinya dengan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Film yang disutradarai Dhandy Laksono itu menyebut penunjukan Pj Gubernur di berbagai daerah oleh Presiden Joko Widodo merupakan upaya mengamankan suara untuk kandidat tertentu pada Pemilu 2024.

“Ya enggak apa-apa (disebut), terima kasih,” singkat Heru Budi kepada wartawan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (16/2/2024).

Heru tak berkomentar lebih jauh soal film dokumenter Dirty Vote, ataupun dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang melibatkan dia dan para Pj kepala daerah lainnya.

Dia hanya tersenyum dan lanjut berjalan menuju mobil bersama para pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai informasi, film Dirty Vote ditayangkan perdana melalui kanal rumah produksi WatchDoc di YouTube pada Minggu (11/2/2024) pukul 11.00 WIB, bertepatan hari pertama masa tenang pemilu.

Dalam film Dirty Vote, tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, bergantian menjelaskan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Saat memaparkan dugaan kecurangan pada Pemilu 2024, Feri menjelaskan bahwa penjabat gubernur yang dipilih masih memiliki relasi dengan presiden.

”Berbagai hal bisa kita lihat antara relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan penjabat gubernur di dalam pemilu,” ungkap Feri.

Nama Heru Budi yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta pun disebut-sebut terkait dengan dugaan kecurangan tersebut. Sebab, Heru Budi saat ini masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres).

Selain Heru Budi, disebut pula nama Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Kepresidenan.