LP3HI Duga Kapolri Tak Dukung Kapolda Metro Jaya Usut Kasus Firli

Dugaan itu muncul usai pejabat Mabes Polri mangkir dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan beberapa lembaga lainnya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait penahanan Firli.

"Kami khawatir tidak ada keseriusan dari Mabes Polri terhadap penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya (terkait kasus Firli)," ujar Kurniawan usai sidang praperadilan batal digelar, Rabu (20/3/2024).

Catatan Kompas.com, perwakilan Kapolri atau Mabes Polri tidak pernah hadir dalam dua sidang gugatan praperadilan dengan agenda pemeriksaan Pemohon dan Termohon.

Pertama, Mabes Polri tidak hadir di sidang perdana gugatan praperadilan yang digelar Rabu (13/3/2024) lalu.

Mereka kembali mangkir dalam sidang yang digelar kemarin dan membuat praperadilan kembali ditunda.

Kurniawan menyebut, ketidakhadiran pejabat dari Mabes Polri disinyalir disebabkan karena tak ada surat kuasa yang diberikan oleh Kapolri.

“Tadi jam 11.48 WIB surat kuasa dari Polri belum juga turun,” ungkap dia.

Ada faktor “Bintang”

Kurniawan mengatakan, kehadiran pejabat Mabes Polri dalam gugatan praperadilan begitu penting.

Dengan kehadiran mereka, itu menunjukkan bahwa Mabes Polri memberikan dukungan penuh terhadap langkah apa pun yang diambil Polda Metro.

“Kalau kemudian mereka bisa hadir, secara de facto maupun de jure berarti Polri, Mabes Polri, mem-backup penuh apa pun yang dilakukan Polda Metro selaku penyidik,” tutur dia.

Terlebih, Kurniawan menduga, pangkat Firli yang lebih tinggi satu tingkat saat pensiun dibandingkan seluruh pejabat di Polda Metro menjadi salah satu faktor alotnya penahanan Firli.

Diketahui Firli memiliki pangkat terakhir sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) alias bintang tiga.

Sementara, pangkat tertinggi yang ada di jajaran Polda Metro adalah bintang dua yang diemban Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.

“Kalau kami lihat fenomena ini istilahnya adalah mental block. Karena pangkat jenderal bintang satu, jenderal bintang dua, mau tanda tangan surat perintah penahanan untuk jenderal bintang tiga itu ada problem, seperti itu,” tutur Kurniawan.

Harap perwakilan Kapolri hadir pekan depan

Kendati demikian, Kurniawan berharap, perwakilan Kapolri bisa hadir dalam sidang gugatan praperadilan yang ditunda pekan depan, Rabu (27/3/2024).

Kehadiran pejabat Mabes Polri disebut dapat menjadi sinyal bahwa mereka mendukung penuh setiap langkah yang diambil Polda Metro.

“Masih ada satu kesempatan bagi Mabes Polri untuk hadir pada sidang berikutnya dan menunjukkan mereka akan mendukung apa yang dilakukan Polda Metro,” tutup dia.

Sebagai informasi, gugatan praperadilan yang diajukan MAKI dengan nomor perkara 33/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL ditujukan kepada tiga pihak.

Ketiga pihak itu adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta R Narendra Jatna.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya menggugat ketiga pihak tersebut karena Firli tak kunjung ditahan meski telah ditetapkan sebagai tersangka tiga bulan lalu.

Adapun Firli adalah tersangka dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik kriminal khusus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari 3 bulan,” kata Boyamin, Jumat (1/3/2024).

Boyamin menilai, Polisi seharusnya segera melimpahkan berkas perkara Firli Bahuri kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Dengan pelimpahan tersebut, JPU bisa segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan Penyidik.