Sejumlah Perusahaan di Jakarta Tak Bayar THR Karyawan, Beralasan Pailit hingga Kesulitan Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI menyebut, ada beberapa alasan perusahaan di Jakarta tak membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja.

"Ada beberapa alasan. Biasa perusahaan pailit, kesulitan keuangan, dan pengurangan pegawai," ujar Kepala Disnakertransgi DKI Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Senin (9/4/2024).

Hari mengemukakan, pegawai Disnakertransgi DKI yang ditugaskan menangani penyaluran THR nantinya akan meminta keterangan pihak perusahaan.

"Nanti akan kita cek dan klarifikasi lewat nota pemeriksaan satu," ucap Hari.

Disnakertransgi DKI telah menerima laporan dari pekerja di Jakarta soal perusahaan yang tak membayar tunjangan hari raya (THR).

Nugroho mengatakan, perusahaan yang tak membayar THR kepada pekerja paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

"Untuk (masalah) THR yang tidak dibayarkan itu ada 80 aduan. Untuk 38 aduan itu ada di Jakarta Selatan," ujar Hari.

Adapun 19 aduan perusahaan yang tak bayar THR kepada pekerja yakni ada di wilayah Jakarta Pusat.

Sementara, 10 aduan di Jakarta Utara, tujuh di Jakarta Barat, lima di Jakarta Timur, dan satu di Kepulauan Seribu.

Selain itu, Disnakertransgi DKI Jakarta juga menerima aduan soal THR yang tidak sesuai dari perusahaan kepada karyawan hingga pembayaran yang terlambat.

Mengenai masalah THR yang tidak sesuai itu, paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Pusat dengan total 28 aduan.

Adapun delapan aduan ada di wilayah Jakarta Selatan, enam di Jakarta Barat, tiga di Jakarta Utara, dan satu di Jakarta Timur.

"Untuk masalah terlambat bayar, 10 aduan di wilayah Jakarta Selatan, empat aduan di Jaktim dan Jakpus, untuk wilayah Jakut ada tiga aduan dan Jakbar dua aduan," ucap Hari.

Dengan demikian, total laporan soal masalah penyaluran THR yang diterima Disnakertransgi DKI dari pekerja di Jakarta berjumlah 149 aduan. Jumlah itu yang tercatat hingga 4 April 2024.

Sejumlah pekerja itu melaporkan perusahaan ke posko-posko aduan THR yang didirikan oleh Disnakertransgi DKI Jakarta di setiap kota administrasi dan Kepulauan Seribu.

"Untuk sementara laporan sampai dengan tanggal 4 April itu ada 149 laporan," kata Hari.

Diberitakan sebelumnya, Disnakertransgi DKI membuka posko untuk pekerja di Ibu Kota yang ingin mengadu soal tunjangan hari raya (THR) Lebaran Idul Fitri 2024.

Hari berujar, ada enam posko pengaduan untuk tatap muka (offline) yang disediakan di wilayah Jakarta.

"Posko di tingkat provinsi di Dinas dan maupun sudin atau kantor wali kota di lima wilayah DKI hingga memberi kemudahan dan pendekatan layanan," ujar Hari, Senin (18/3/2024).

Penyediaan posko merupakan layanan dari Disnakertransgi sesuai ketentuan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh di setiap perusahaan.