Jokowi Masih Ragu Soal MRT

”Ada teknologi meredam suara jika bising. Ada juga kompensasi jika ada yang dirugikan. Terlebih kemarin suara masyarakat yang pro pada pembangunan MRT tidak ditampilkan, hanya yang kontra. Tidak bisa seperti itu, harus adil,” ujarnya.

Menurut Inggard, semua cara harus ditempuh untuk mengatasi kemacetan di Jakarta, dengan bus, monorel, termasuk MRT. Yang harus diperhatikan juga adalah pengembangan kawasan sekitar stasiun MRT agar bisa mendukung subsidi MRT.

Butuh pertimbangan

Ahli transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Harun al-Rasyid Lubis, mengatakan memahami posisi Jokowi.

”Baru dilantik jadi gubernur, tiba-tiba harus memutuskan jadi tidaknya proyek besar. Tentu dia butuh banyak masukan dan pertimbangan. Saran saya, coba panggil dan dengarkan orang- orang di lingkaran Pemprov DKI yang terkait proyek terlebih dulu,” katanya.

Menurut Harun, konsolidasi di internal pemprov perlu dijadikan masukan utama sebelum dikawinkan dengan pendapat para ahli transportasi.

Untuk masalah besar seperti MRT, Jokowi diminta fokus dan mengalokasikan waktu tersendiri agar penyelesaian yang cepat dan tepat bisa diraih.

Soal ekonomi memang harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memutuskan jadi atau tidaknya MRT.

”Saat ini, 70 persen biaya operasional dari angkutan massal berbasis rel di dunia berasal dari subsidi pemerintah dan itu besar sekali. Ini penting dipikirkan karena kebutuhan angkutan umum itu harus ada setiap hari, tidak bisa terhenti sewaktu-waktu hanya karena masalah tidak ada biaya atau pengelolaan yang kacau,” katanya.

Sebaliknya, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, berpendapat, MRT harus tetap berjalan. Sebab, kalau dibiarkan akan menjadi seperti proyek monorel yang terbengkalai.