Pengusaha Pertanyakan Pendapat Basuki soal UMP Rp 4 Juta

Kompas.com - 02/07/2013, 14:15 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui ribuan buruh dan berorasi di Depan gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (24/10/2012) siang. Para buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta menaikan upah minimum. KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menemui ribuan buruh dan berorasi di Depan gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (24/10/2012) siang. Para buruh menuntut Gubernur DKI Jakarta menaikan upah minimum.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan, standar upah minimum pekerja di Jakarta sudah sesuai dengan kebutuhan layak warga Jakarta. Upah itu disesuaikan dengan tenaga kerja yang baru bekerja dan nol pengalaman.

Hal itu disampaikannya terkait pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang mewacanakan untuk memberikan standar UMP sebesar Rp 4 juta kepada pekerja yang sudah berkeluarga. Menurut Sarman, UMP yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini sudah disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan layak pekerja. UMP ini dibuat berdasarkan pekerja yang belum berpengalaman.

"Buat mereka yang sudah berkeluarga itu, saya yakin enggak mungkin kena standar UMP lagi. Orang yang sudah berkeluarga, pasti sudah punya pengalaman banyak dan sudah lama bekerja, pasti gajinya di atas Rp 4 juta," kata Sarman kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (2/6/2013).

Sarman menjelaskan, standar UMP DKI sebesar Rp 2,2 juta tahun ini merupakan gaji pokok. Jika ditambah dengan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan perusahaan kepada pekerja, gaji yang diterima sudah melebihi dari angka Rp 4 juta.

Wakil Ketua Kamar Dagang DKI itu mengatakan, para pekerja juga mendapatkan tunjangan untuk makan, transportasi, kesehatan, tunjangan hari raya, pensiunan, lembur, dan asuransi. Komponen pendidikan tidak dimasukkan dalam penghitungan UMP karena pemerintah telah memberikan jaminan pendidikan gratis kepada masyarakat.

Intinya, Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Raya itu menyebutkan, ada aturan dan perhitungan berdasarkan survei dalam proses penetapan UMP. Setelah nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) selaras dengan nilai inflasi, produktivitas, dan peningkatan tenaga kerja, maka pengusaha dan pemerintah bersama-sama dapat menetapkan UMP.

"Semua itu sudah ada aturannya. Sebenarnya dasar Pak Wagub menyebut Rp 4 juta itu dari mana? Karena, kemarin UMP Rp 2,2 juta saja sudah banyak pengusaha yang kelimpungan dan ingin pindah dari Jakarta. Pasti akan memunculkan banyak pengangguran," kata Sarman.

Ia menyebutkan, penggunaan standar UMP itu tergantung pada gaya hidup para masyarakat. Apabila para pekerja itu menggunakan upah mereka secara boros, maka ia akan selalu merasa upah yang mereka terima tidak pernah cukup. Pemerintah bersama Dewan Pengupahan tak dapat mengukur kebutuhan masing-masing pekerja karena semua itu tergantung oleh para pekerja yang mengelola pengeluarannya masing-masing.

Sarman menyebutkan, UMP yang ditetapkan saat ini plus berbagai tambahan tunjangan, jumlahnya sudah jauh melebihi dari angka Rp 4 juta. "Gampangnya begini saja, Pak Ahok (panggilan akrab Basuki) gaji pokoknya sekitar Rp 3 juta, tapi tunjangannya? Nah, tunjangannya itu yang banyak banget. Buruh juga begitu, mereka dapat bonus kalau target perusahaan tercapai, dapat THR senilai satu bulan gaji sama tunjangan-tunjangan lainnya," kata Sarman.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengendara Motor Tewas Setelah Tabrak Pohon di Jakarta Timur

    Pengendara Motor Tewas Setelah Tabrak Pohon di Jakarta Timur

    Megapolitan
    Bus Hangus Terbakar di Kramat Jati

    Bus Hangus Terbakar di Kramat Jati

    Megapolitan
    Polisi: Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Belum Sah Jadi Dokter

    Polisi: Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Belum Sah Jadi Dokter

    Megapolitan
    Boleh Beroperasi Kembali, Kafe Broker Bekasi Janji Taati Protokol Kesehatan

    Boleh Beroperasi Kembali, Kafe Broker Bekasi Janji Taati Protokol Kesehatan

    Megapolitan
    Graha Wisata Ragunan Siap Tampung Pasien Isolasi Mandiri Covid-19

    Graha Wisata Ragunan Siap Tampung Pasien Isolasi Mandiri Covid-19

    Megapolitan
    PHRI Klaim Kemenparekraf Dukung Restoran di Mal dan Hotel Layani Dine In

    PHRI Klaim Kemenparekraf Dukung Restoran di Mal dan Hotel Layani Dine In

    Megapolitan
    Update 29 September: Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.132, Tingkat Kesembuhan Capai 80 Persen

    Update 29 September: Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.132, Tingkat Kesembuhan Capai 80 Persen

    Megapolitan
    Polisi Sebut Istri Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Terlibat Kasus Pelarian Anak

    Polisi Sebut Istri Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Terlibat Kasus Pelarian Anak

    Megapolitan
    Tempat Pengungsian Banjir Selama Pandemi Covid-19 Harus Dua Kali Lipat, Anies Siapkan Ingub

    Tempat Pengungsian Banjir Selama Pandemi Covid-19 Harus Dua Kali Lipat, Anies Siapkan Ingub

    Megapolitan
    Virtual Job Fair Kota Tangerang, 13 Perusahaan Buka 210 Lowongan

    Virtual Job Fair Kota Tangerang, 13 Perusahaan Buka 210 Lowongan

    Megapolitan
    Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudin Nakertrans Jaktim Ditutup Sementara

    Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Sudin Nakertrans Jaktim Ditutup Sementara

    Megapolitan
    Sempat Disegel karena Langgar Protokol Kesehatan, 4 Kafe di Bekasi Diizinkan Beroperasi Lagi

    Sempat Disegel karena Langgar Protokol Kesehatan, 4 Kafe di Bekasi Diizinkan Beroperasi Lagi

    Megapolitan
    Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Taman Mini Akan Dapat Fasilitas Wifi

    Pasien Covid-19 yang Diisolasi di Taman Mini Akan Dapat Fasilitas Wifi

    Megapolitan
    Rasio Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tinggi, padahal Testing Bermasalah

    Rasio Kasus Positif Covid-19 di Indonesia Tinggi, padahal Testing Bermasalah

    Megapolitan
    Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Jalani Tes Kejiwaan

    Tersangka Pelecehan Seksual di Bandara Soetta Jalani Tes Kejiwaan

    Megapolitan
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X