Kompas.com - 17/07/2013, 16:57 WIB
Parkir liar di jalan Blustru, di kawasan Jalan Hayam Wuruk, sampingbpertokoan Lindeteves, tampak memakan badan hingga tiga baris di kiri dan kanan jalan, Jakarta, Senin (13/5/2013). Parkir liar di kawasan Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada belum juga hilang, bahkan disejumlah gang atau jalan samping pertokoan jumlahnya meningkat.

KOMPAS/LASTI KURNIAParkir liar di jalan Blustru, di kawasan Jalan Hayam Wuruk, sampingbpertokoan Lindeteves, tampak memakan badan hingga tiga baris di kiri dan kanan jalan, Jakarta, Senin (13/5/2013). Parkir liar di kawasan Jalan Hayam Wuruk dan Gajah Mada belum juga hilang, bahkan disejumlah gang atau jalan samping pertokoan jumlahnya meningkat.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, usulan kenaikan tarif parkir di badan jalan atau on street parking hingga empat kali lipat merupakan kebijakan tepat. Ia mengklaim bahwa DPRD DKI tak akan menolak usulan tersebut karena kebijakan itu dibuat untuk menertibkan lalu lintas Ibu Kota.

"Enggak mungkin ditolak. Parkir itu bukan soal kita mencari uang, tapi tentang kepentingan lalu lintasnya. Itu yang kita mau lakukan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Basuki yakin bahwa ketika kebijakan itu berjalan, warga akan berangsur-angsur beralih ke transportasi massal. Ia membantah anggapan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana yang menyebutkan bahwa usulan kebijakan kenaikan tarif itu memberatkan warga.

"Makanya, kalau kasihan, naik angkutan umum. Kan tarif transjakarta tidak naik. Tujuannya supaya Anda tidak masuk tengah kota. Seharusnya, rakyat memang enggak mendapat subsidi bahan bakar minyak (BBM), tapi subsidi kesehatan dan pendidikan," kata Basuki.

Triwisaksana menilai kebijakan menaikkan tarif parkir hingga empat kali lipat memberatkan warga di tengah melambungnya berbagai harga kebutuhan dan tarif angkutan umum. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, saat ini bukanlah momen tepat untuk menaikkan tarif parkir. Selain memberatkan, Pemprov DKI juga dianggap belum memiliki alternatif transportasi massal yang nyaman bagi masyarakat Ibu Kota.

Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan, kebijakan menaikkan tarif parkir on street juga harus diiringi dengan ketersediaan ruang parkir yang memadai di dalam gedung. Hal lain yang harus dipersiapkan adalah pelayanan asuransi. Jika terjadi sesuatu terhadap kendaraan masyarakat, kata Sani, Pemprov DKI harus bertanggung jawab.

Sani juga menyoroti manajemen juru parkir yang tersedia. Menurutnya, Pemprov DKI harus merekrut juru parkir profesional sehingga DKI akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Ia mengatakan, DPRD DKI tak akan membahas usulan Jokowi tentang kenaikan tarif parkir ini dalam waktu dekat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Cerita Tenaga Kesehatan Tangani Para Pasien Covid-19 Muda Separah Lansia

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

UPDATE 25 Juni: Depok Kembali Catat Rekor, Ada 657 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

UPDATE 25 Juni: Tambah 6.934, Total Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus Setengah Juta

Megapolitan
Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Asrama Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Efektif Tekan Mobilitas, Ganjil Genap di Kota Bogor Diberlakukan Lagi Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Penyesuaian Operasional Transportasi Publik: MRT, LRT dan Transjakarta hingga Pukul 21.00

Megapolitan
Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Menangis Tak Mampu Tolong Warga Kritis Covid-19, Wakapolres: Maaf Bu, Tadi Saya Janji Bawa Bapak Selamat

Megapolitan
Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Jenazah Pasien Covid-19 di Tangsel Mulai Dimakamkan Tanpa Peti Mati karena Stok Habis

Megapolitan
Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Pasien Kritis Terbaring di Tikar dan Pikap, Dirut RSUD Kota Bekasi: Covid-19 Itu Nyata

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemprov DKI Batasi Kunjungan ke TPU

Megapolitan
Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Warga Tangerang Meninggal Usai Divaksinasi Covid-19, IDI Minta Keluarganya Laporkan Kronologi Lengkap

Megapolitan
Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Dirikan Tenda Darurat, RSUD Tarakan Pinjam Lahan SDN 02 Cideng

Megapolitan
Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Pemakaman dengan Protap Covid-19 Tembus 1.001, TPU Jombang Siapkan Lahan Baru

Megapolitan
Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Nakes Kewalahan, RSUD Bekasi Minta Tambahan Relawan untuk Tangani Pasien Covid-19

Megapolitan
Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Link untuk Mengecek Ketersediaan RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X