Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Persoalkan Kenaikan Tarif Parkir, Apa Kata Basuki?

Kompas.com - 17/07/2013, 16:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, usulan kenaikan tarif parkir di badan jalan atau on street parking hingga empat kali lipat merupakan kebijakan tepat. Ia mengklaim bahwa DPRD DKI tak akan menolak usulan tersebut karena kebijakan itu dibuat untuk menertibkan lalu lintas Ibu Kota.

"Enggak mungkin ditolak. Parkir itu bukan soal kita mencari uang, tapi tentang kepentingan lalu lintasnya. Itu yang kita mau lakukan," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (17/7/2013).

Basuki yakin bahwa ketika kebijakan itu berjalan, warga akan berangsur-angsur beralih ke transportasi massal. Ia membantah anggapan Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana yang menyebutkan bahwa usulan kebijakan kenaikan tarif itu memberatkan warga.

"Makanya, kalau kasihan, naik angkutan umum. Kan tarif transjakarta tidak naik. Tujuannya supaya Anda tidak masuk tengah kota. Seharusnya, rakyat memang enggak mendapat subsidi bahan bakar minyak (BBM), tapi subsidi kesehatan dan pendidikan," kata Basuki.

Triwisaksana menilai kebijakan menaikkan tarif parkir hingga empat kali lipat memberatkan warga di tengah melambungnya berbagai harga kebutuhan dan tarif angkutan umum. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, saat ini bukanlah momen tepat untuk menaikkan tarif parkir. Selain memberatkan, Pemprov DKI juga dianggap belum memiliki alternatif transportasi massal yang nyaman bagi masyarakat Ibu Kota.

Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan, kebijakan menaikkan tarif parkir on street juga harus diiringi dengan ketersediaan ruang parkir yang memadai di dalam gedung. Hal lain yang harus dipersiapkan adalah pelayanan asuransi. Jika terjadi sesuatu terhadap kendaraan masyarakat, kata Sani, Pemprov DKI harus bertanggung jawab.

Sani juga menyoroti manajemen juru parkir yang tersedia. Menurutnya, Pemprov DKI harus merekrut juru parkir profesional sehingga DKI akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal. Ia mengatakan, DPRD DKI tak akan membahas usulan Jokowi tentang kenaikan tarif parkir ini dalam waktu dekat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Seorang Pria Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Bajaj, Diduga Sakit

Megapolitan
PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

PKS-Golkar-Nasdem Masih Terbuka ke Parpol Lain untuk Berkoalisi di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Dukung Penertiban Jukir Liar, Pegawai Minimarket: Kadang Mereka Suka Resek!

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Diduga Mengantuk, Sopir Angkot di Bogor Tabrak Pengendara Sepeda Motor hingga Tewas

Megapolitan
Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Pengendara Motor Tewas Usai Ditabrak Angkot di Bogor

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com