Dinas PU DKI Paling Besar Terima Dana CSR

Kompas.com - 19/07/2013, 09:38 WIB
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh. Dalam acara tersebut, Jokowi juga menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama tujuh perusahaan baik BUMD, BUMN, swasta, dan developer, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012). KOMPAS.com/KURNIA SARI AZIZAGubernur DKI Jakarta Joko Widodo membuka workshop Corporate Social Responsibility (CSR) dalam program perbaikan kampung dan pemukiman kumuh. Dalam acara tersebut, Jokowi juga menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) bersama tujuh perusahaan baik BUMD, BUMN, swasta, dan developer, di Balaikota Jakarta, Senin (17/12/2012).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta Endang Wijayanti mengatakan, ada tujuh dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dialiri dana corporate social responsibility (CSR). Dari ketujuh dinas itu, Dinas PU paling besar menerima dana CSR.

"Ya, ada tujuh dinas. Yang paling besar itu dinas yang berkaitan dengan banjir-banjir kemarin (Dinas Pekerjaan Umum)," ujar Endang saat ditemui di Balaikota Jakarta, pada Kamis (18/7/2013).

Dinas yang telah telah menggunakan dana CSR yaitu:
- Dinas Pekerjaan Umum untuk penanggulangan banjir DKI
- Dinas Energi dan Sumber Daya Alam untuk pemasangan iklan dengan layar LED
- Dinas Perumahan dan Bangunan Pemerintah untuk pembangunan Kampung Deret Tanah Tinggi - Dinas Budaya dan Pariwisata untuk pemilihan Abang None DKI
- Dinas Pertamanan dan Pemakaman untuk taman dan fasilitas di pusat kota
- Dinas Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan untuk gerobak pedagang kaki lima
- Dinas Pendidikan untuk pengadaan komputer

Endang mengatakan, pihaknya telah mendapatkan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mengumpulkan dinas mana saja yang mendapatkan dana partisipasi masyarakat tersebut. Tetapi, Endang mengaku belum mendapatkan rinci jumlah dana, alokasi, serta siapa perusahaannya. Selain itu, belum semua laporan pengunaan CSR itu lengkap.

"Data-datanya belum lengkap semua, nanti saya mau panggil dinas-dinas itu dulu, soalnya gubernur kemarin itu sudah instruksikan kita untuk mengumpulkan data anggaran CSR," jelas Endang.

Di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebut, setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial sekaligus lingkungan. Tak hanya itu, pemerintah juga harus transparan dalam pengelolaan dana partisipasi masyarakat itu.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X