"Kita akan kasih sanksi kalau ada (PNS yang lindungi preman dan PKL). Kalau beneran ada oknum PNS, ya sesuai prosedurnya. Kalau saya sih, saya pecat," ujar Basuki, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/7/2013).
Sejauh ini, tak ada pejabat maupun PNS DKI yang terbukti melindungi preman dan PKL di Tanah Abang. Meski begitu, menurut Basuki, perlawanan preman dan PKL di Tanah Abang didukung oleh oknum pemerintah.
Basuki menjelaskan, pihaknya akan mencari tahu oknum itu dengan merekam setiap kegiatan penertiban dan aksi yang melawan penertiban. Basuki juga mengatakan, pihak yang sangat menolak penertiban adalah preman, PKL, dan oknum yang melindungi mereka, sementara PKL ber-KTP DKI tidak keberatan direlokasi ke Blok G Pasar Tanah Abang.
"Hanya saja, PNS kita kan juga kompak. Secara bertahap lah, kalau mau berperang enggak jedar-jedar, satu-satu. Kita sudah tes mereka kok, sembilan bulan lebih kita kan senggol kanan kiri," kata Basuki.
"PKL luar kota pasti ngamuklah. Sebenarnya PKL luar Jakarta itu takut sama kita kok, tapi karena ada oknum yang mengompori, ya mereka bertahan," tambahnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.