Kekecewaan Basuki terhadap Birokrasi DKI

"Bukan tidak percaya, ya boleh dibilang tidak percaya. Faktanya kan memang mengecewakan waktu pertama kali," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Saat pertama menjabat sebagai orang nomor dua di Ibu Kota dan melihat fakta-fakta permasalahan di lapangan, terutama berbagai permasalahan kompleks di Rusunawa Marunda, ia mengaku tak memercayai kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa Marunda saat itu. Basuki mengaku, di malam hari, ia kerap mengunjungi Rusunawa Marunda untuk melihat kondisi para pengungsi banjir awal tahun lalu.

Dari tinjauannya itu, ia menemukan tak sedikit oknum UPT yang justru mempersulit dan menghambat relokasi warga. "Makanya, waktu kita ganti kepala dinas, kita ganti total semua anggota UPT rusun. Kalau enggak dirombak, enggak jelas deh mana warga yang mau daftar atau enggak daftar," tegas dia.

Untuk dapat mengelola bantuan CSR perusahaan kepada para warga pengungsi Rusun Marunda, Basuki juga telah menugaskan Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Utara, Ika Lestari Adji. Namun, karena keterbatasan tenaga untuk dapat mengecek satu per satu kamar di Rusun Marunda, Basuki pun menugaskan akuntannya, di luar PNS DKI, untuk mengecek kamar itu.

Dari akuntan itu kemudian relawan-relawan Jokowi-Basuki selama Pilkada DKI 2012 turut membantu mengawasi permasalahan Rusun Marunda. Kemudian, relawan-relawan itu menamakan diri sebagai Ahok Center.

Kendati demikian, ia mengaku kalau kinerja PNS DKI berangsur membaik. Hampir semua unsur telah dapat mengikuti dan mengadaptasi cara bekerja Jokowi-Basuki. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ia percaya adalah biro hukum. Seluruh kajian Pemprov DKI, kata dia, telah dikerjakan secara baik oleh yang bersangkutan.

"Secara keseluruhan, semua menurut saya sih oke. Saya enggak menghitung persenannya, tapi ada beberapa juga yang masih enggak bisa dipercaya," ujar Basuki.