Dalam Sidang DPRD, Fraksi PPP Ingatkan soal Sikap Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD DKI Jakarta, Maman Firmansyah, sempat mengingatkan Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan tentang surat peringatan yang pernah ia layangkan beberapa waktu lalu. Surat itu menyangkut sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Maman menyampaikan hal itu pada sidang paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi PPP tentang penyampaian Rancangan APBD Perubahan 2013, pajak rokok, dan penyertaan modal pemerintah (PMP) DKI pada PT Jakarta Propertindo, Jumat (30/8/2013).

"Sebelum penyampaian pemandangan umum fraksi ini, terlebih dahulu kami mengingatkan bahwa bulan yang lalu Fraksi PPP menyampaikan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI, yang intinya mengingatkan permintaan Fraksi PPP untuk memanggil Saudara Wakil Gubernur berkenaan dengan pernyataan-pernyataannya yang kami anggap melecehkan institusi," kata Maman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat siang.

Menurut Maman, pernyataan Basuki selama ini telah merendahkan institusi DPRD dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 27 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pada Selasa (30/7/2013) lalu, Basuki ramai dibicarakan terkait silang pendapat antara Basuki dan anggota Fraksi PPP sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana tentang penertiban pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang. Fraksi PPP DPRD DKI meminta pimpinan DPRD DKI Jakarta memanggil Basuki untuk memberikan penjelasan atas sejumlah pernyataannya yang dinilai kontroversial dan provokatif.

Saat itu, Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan menuding sikap tegas Basuki itu dapat berpotensi merusak sinergi penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta. Ia juga meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk memberikan teguran kepada Basuki.

Tak hanya melayangkan surat kepada Mendagri dan pimpinan DPRD DKI, Fraksi PPP juga meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk lebih sering menegur Basuki. Jokowi, kata Matnoor, juga harus dapat mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum di Jakarta yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih. "Sikap Wagub ini sangat berpotensi merusak stabilitas politik daerah," kata Matnoor.