"Bersih-bersih" Pemprov DKI, Jokowi Akan Terapkan Sistem NCT

Kompas.com - 06/09/2013, 08:48 WIB
|
EditorEko Hendrawan Sofyan
JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan atau yang dinamakan NCT (Non-Cash Transaction).

Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, melalui sistem tersebut, transaksi antara pihak Pemprov dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi wajib bertransaksi dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.

"Semua rekanan Pemprov DKI bertransaksi dari bank ke bank. Duit Pemprov dikirim ke rekening rekanan. Rekanan membeli apa pun harus lewat bank juga. Jadi non cash semua," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (5/9/2013) kemarin.

"Sehingga semua kelihatan biaya-biayanya untuk apa saja. Kalau ada uang yang penggunaan tidak benar, kelihatan kan semua," lanjut Jokowi.

Melalui sistem tersebut, lanjut Jokowi, tak hanya transparan dalam penggunaan anggaran, tetapi terjamin dari aspek pencegahan KKN. Pasalnya, sistem tersebut mempermudah pelacakan suatu transaksi. Apalagi, transaksi yang mencurigakan.

Jokowi memastikan sistem NTC tersebut akan diterapkan dalam waktu dekat. Pihaknya, akan menginventarisasi pihak ketiga atau rekanan dari Pemprov DKI terlebih dahulu, melakukan sosialisasi kepada mereka soal sistem penggunaan NTC, dan melaksanakan kontrak kerja demi sistem ini.

"Gampang, kalau rekanan mau ya jalan. Kalau ndak mau ya tunggu, kita ndak kasih," ujarnya.

Bebas KKN

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Hadi Purnomo menjelaskan, sistem tersebut memiliki banyak manfaat. Selain dapat menelusuri aliran dana dan menutup celah KKN, NCT juga dapat merinci berapa jumlah transaksi sebenarnya, merinci item-item transaksi, serta bisa menjelaskan dari mana sumber keuangan itu.

Meski demikian, lanjut Hadi, pihaknya belum dapat mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menerapkan sistem transaksi transparan tersebut. Pihaknya mengaku tidak berwenang atas hal itu.

Namun, BPK tetap siap jika sewaktu-waktu, Pemprov DKI akan memulai menjalankan sistem tersebut. "Kalau beliau setuju, ya kita jalankan. Kalau ndak setuju ya enggak apa-apa juga. Ini imbauan kok, bukan suatu pemaksaan," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Ditanya Kinerja Ruhamaben di BUMD Tangsel, Benyamin Davnie Enggan Beri Penilaian

Megapolitan
Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Benyamin Davnie Akui Belum Tindak Semua Bangunan yang Langgar Aturan di Tangsel

Megapolitan
Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Sampai Saat Ini, Benyamin-Pilar Klaim Tak Pernah Ada Konflik Agama di Tangsel

Megapolitan
Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Tutup Debat Kandidat Putaran kedua, Azizah-Ruhamaben Duet Lagu Kampanye

Megapolitan
Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Serap Aspirasi Masyarakat, Benyamin-Pilar akan Bekerja di Kantor RT/RW

Megapolitan
Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Gambar Paslon 1 Dicopot Satop PP, Azizah: Yang Melanggar Harus ditindak Tegas

Megapolitan
Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Benyamin Sebut Pemkot Tangsel Sudah Sediakan Wi-Fi di Masjid Hingga Perpustakaan

Megapolitan
Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin 'Ngopi' Bareng Warga

Jika Menang Pilkada Tangsel, Muhammad-Sara Akan Rutin "Ngopi" Bareng Warga

Megapolitan
Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Satpol PP Segel Bank di Kembangan karena Tak Laporkan Temuan 2 Karyawan Positif Covid-19

Megapolitan
Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Pilar Saga Ichsan Banggakan Tangsel Jadi Role Model Pemerintah Kota yang Terbuka

Megapolitan
Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Jika Terpilih, Azizah-Ruhamaben Bakal Buat Aplikasi untuk Serap Aspirasi Warga

Megapolitan
Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Soal Tangsel Kota Kelas Dunia, Azizah: Punya Jaminan Sosial dan Hidup Sehat

Megapolitan
Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Benyamin - Pilar Saga Klaim Bakal Tutup Celah Korupsi di Tangsel jika Terpilih

Megapolitan
[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

[DEBAT PILKADA TANGSEL] Davnie: Tangsel adalah Indonesia Skala Kecil

Megapolitan
Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Kurang dari Dua Menit, Satu Motor di Pasar Minggu Raib Digondol Maling

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X