Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bersih-bersih" Pemprov DKI, Jokowi Akan Terapkan Sistem NCT

Kompas.com - 06/09/2013, 08:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI akan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna menciptakan sistem transaksi keuangan yang transparan atau yang dinamakan NCT (Non-Cash Transaction).

Sistem tersebut dapat menutup celah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tubuh Pemprov DKI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, melalui sistem tersebut, transaksi antara pihak Pemprov dan rekanan atau pihak ketiga tidak lagi dilakukan secara langsung, tetapi wajib bertransaksi dari bank ke bank. Hal ini juga berlaku bagi pihak ketiga yang membelanjakan uang itu.

"Semua rekanan Pemprov DKI bertransaksi dari bank ke bank. Duit Pemprov dikirim ke rekening rekanan. Rekanan membeli apa pun harus lewat bank juga. Jadi non cash semua," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Kamis (5/9/2013) kemarin.

"Sehingga semua kelihatan biaya-biayanya untuk apa saja. Kalau ada uang yang penggunaan tidak benar, kelihatan kan semua," lanjut Jokowi.

Melalui sistem tersebut, lanjut Jokowi, tak hanya transparan dalam penggunaan anggaran, tetapi terjamin dari aspek pencegahan KKN. Pasalnya, sistem tersebut mempermudah pelacakan suatu transaksi. Apalagi, transaksi yang mencurigakan.

Jokowi memastikan sistem NTC tersebut akan diterapkan dalam waktu dekat. Pihaknya, akan menginventarisasi pihak ketiga atau rekanan dari Pemprov DKI terlebih dahulu, melakukan sosialisasi kepada mereka soal sistem penggunaan NTC, dan melaksanakan kontrak kerja demi sistem ini.

"Gampang, kalau rekanan mau ya jalan. Kalau ndak mau ya tunggu, kita ndak kasih," ujarnya.

Bebas KKN

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPK Hadi Purnomo menjelaskan, sistem tersebut memiliki banyak manfaat. Selain dapat menelusuri aliran dana dan menutup celah KKN, NCT juga dapat merinci berapa jumlah transaksi sebenarnya, merinci item-item transaksi, serta bisa menjelaskan dari mana sumber keuangan itu.

Meski demikian, lanjut Hadi, pihaknya belum dapat mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menerapkan sistem transaksi transparan tersebut. Pihaknya mengaku tidak berwenang atas hal itu.

Namun, BPK tetap siap jika sewaktu-waktu, Pemprov DKI akan memulai menjalankan sistem tersebut. "Kalau beliau setuju, ya kita jalankan. Kalau ndak setuju ya enggak apa-apa juga. Ini imbauan kok, bukan suatu pemaksaan," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Harga Pepaya di Pasar Induk Kramatjati Anjlok, Pedagang: Tombok Terus

Megapolitan
Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Pilkada Kota Bogor 2024, Golkar Prioritaskan Koalisi dengan Partai Pengusung Prabowo-Gibran

Megapolitan
Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Amankan Penetapan Presiden-Wakil Presiden 2024, Polda Metro Kerahkan 4.051 Personel Gabungan

Megapolitan
Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Pedagang di Pasar Induk Kramatjati Buang Puluhan Ton Pepaya karena Pembeli Belum Balik ke Jakarta

Megapolitan
Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Politisi PAN dan Golkar Bogor Bertemu, Persiapkan Koalisi untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Nasib Tiktoker Galihloss Pelesetkan Kalimat Taawuz Berujung Terseret Kasus Penistaan Agama

Megapolitan
Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Teganya Agusmita yang Tinggalkan Kekasihnya Saat Sedang Aborsi di Kelapa Gading, Akhirnya Tewas karena Pendarahan

Megapolitan
Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Antisipasi Demo saat Penetapan Prabowo-Gibran di KPU, Warga Diimbau Cari Jalan Alternatif

Megapolitan
Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Pendapatan Meningkat 13 Persen, PT KCI Raup Rp 88 Miliar Selama Periode Lebaran 2024

Megapolitan
Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Soal Penambahan Lift dan Eskalator di Stasiun Cakung, KCI Koordinasi dengan Kemenhub

Megapolitan
Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Pengurus PAN Sambangi Kantor Golkar Bogor, Sinyal Pasangan Dedie-Rusli pada Pilkada 2024?

Megapolitan
Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Aduan Masalah THR Lebaran 2024 Menurun, Kadisnaker: Perusahaan Mulai Stabil Setelah Pandemi

Megapolitan
Disnaker DKI Terima Aduan terhadap 291 Perusahaan soal Pembayaran THR Lebaran 2024

Disnaker DKI Terima Aduan terhadap 291 Perusahaan soal Pembayaran THR Lebaran 2024

Megapolitan
Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Sedang Mengandung Empat Bulan

Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Sedang Mengandung Empat Bulan

Megapolitan
Pergaulan Buruk Buat Selebgram Chandrika Chika Ditangkap Polisi karena Konsumsi Narkoba...

Pergaulan Buruk Buat Selebgram Chandrika Chika Ditangkap Polisi karena Konsumsi Narkoba...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com