Kompas.com - 11/09/2013, 09:38 WIB
Penumpang tengah mencari bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013). Sebagian warga telah melakukan perjalanan mudik dan jumlahnya semakin meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, walaupun belum mencapai puncak arus mudik. KOMPAS / TOTOK WIJAYANTOPenumpang tengah mencari bus di Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2013). Sebagian warga telah melakukan perjalanan mudik dan jumlahnya semakin meningkat dibanding hari-hari sebelumnya, walaupun belum mencapai puncak arus mudik.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

”Kami dorong agar semua pakai e-katalog supaya dalam pelaksanaan anggaran bisa langsung jalan,” kata Endang.

Proses lelang dengan cara biasa memakan waktu berbulan-bulan. Setelah penetapan pemenang lelang, masih ada masa sanggah. Selain itu, menurut Endang, barang pun baru datang cukup lama setelah lelang selesai.

Endang menambahkan, dengan e-katalog, proses tunggu yang berbulan-bulan bisa dipersingkat menjadi kurang dari satu bulan.

”LKPP akan mendorong para produsen untuk mendaftar melalui e-katalog. Dengan begitu proses tidak berlarut-larut. Spesifikasi barang dan jasa pun jelas,” ujarnya.

Selain mendorong penerapan e-katalog, LKPP juga tengah melatih tenaga teknis untuk unit layanan pengadaan. ”Unit layanan sudah ada, tetapi untuk badan layanan pengadaan masih dalam proses. Pemprov DKI sudah mengajukan perda pembentukannya kepada DPRD,” ungkapnya.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang berencana menggunakan sistem e-katalog. Langkah ini mendorong proses lelang berjalan transparan dan cepat.

Persoalannya, sistem anggaran pemerintah masih berbasis pendapatan. ”Pendapatan tahun ini dipakai tahun ini. Dengan demikian, proyek pemerintah harus menunggu pencairan pendapatan yang sebagian besar dari dinas pelayanan pajak. Biasanya anggaran baru bisa dipakai pada semester kedua,” kata Uchok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan sistem baru, seharusnya anggaran bisa dipakai secepat mungkin sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan lebih cepat. (FRO/NDY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Imbas Pandemi, Pengajuan Paspor Baru di Bekasi Turun Drastis pada 2021

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

PPKM Level 2 Jakarta, 50 RPTRA di Jakarta Pusat Kembali Dibuka

Megapolitan
Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Perpanjang Kerja Sama TPST Bantargebang, Pemprov DKI Beri Hibah Rp 379,5 Miliar Per Tahun ke Pemkot Bekasi

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Polisi Belum Tilang Pelanggar Ganjil Genap di 10 Ruas Jalan pada Senin-Rabu

Megapolitan
Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Kantin SD yang Gelar PTM di Kota Tangerang Dilarang Buka

Megapolitan
Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Kerja Sama Pemprov DKI Kelola TPST Bantargebang dengan Pemkot Bekasi Diperpanjang 5 Tahun

Megapolitan
Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Polisi Selidiki Sebab Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang, dari Dugaan Sopir Mengantuk hingga Rem Blong

Megapolitan
PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

PTM Terbatas di 45 SD di Kota Tangerang Akan Dievaluasi Tiap Hari

Megapolitan
77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

77 RPTRA di Jakarta Utara Beroperasi Kembali, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk

Megapolitan
Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Setelah 44 Jam Pencarian, Bocah Hanyut di Kali Angke Serpong Ditemukan Tak Bernyawa

Megapolitan
Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Bukan 3, Korban Tewas akibat Kecelakaan 2 Bus Transjakarta di Cawang Ada 2 Orang

Megapolitan
Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Polisi Belum Tilang Pengendara yang Langgar Ganjil Genap di Jalan Gunung Sahari

Megapolitan
Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Polisi Minta Rachel Vennya Bawa Mobil Alphard Bernopol RFS Saat Diperiksa

Megapolitan
Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Ridwan Kamil dan M Idris Didesak Cabut Peraturan yang Diskriminasi Jemaah Ahmadiyah

Megapolitan
Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Orangtua Tak Bisa Divaksinasi Covid-19, Apakah Siswa SD di Kota Tangerang Bisa Ikut PTM?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.