Kompas.com - 13/09/2013, 16:58 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sepakat Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan peraturan pembelian minuman keras (miras). Pemprov DKI Jakarta akan menetapkan peraturan pembelian miras oleh mereka yang berusia di atas 21 tahun.

"Kita sepakat dalam peredaran miras yang boleh beli hanya mereka yang berusia di atas 21 tahun," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Basuki mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak antimiras. Namun, peraturan itu merupakan antisipasi dan pengendalian jangan sampai anak-anak berusia di bawah 21 tahun mengonsumsi minuman keras dan alkohol.

Saat ini, surat keputusan (SK) Gubernur yang mengatur pembatasan usia pengonsumsi minuman keras itu sedang dikaji lebih lanjut. Asisten Perekonomian DKI Jakarta Hasan Basri bertugas mengkaji SK Gubernur tentang miras itu.

Selama ini, pembatasan usia konsumsi miras belum tersedia di Jakarta. Peraturan yang tersedia hanyalah peraturan mengenai peredaran miras secara ilegal.

Peraturan tentang keberadaan miras ilegal diatur ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Pasal 46. Golongan miras di dalam pasal itu terdiri dari golongan A alkohol kurang dari 5 persen, golongan B lebih dari 5 sampai 20 persen, dan golongan C lebih dari 20 sampai 55 persen.

Peraturan itu menjelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman berakohol tanpa izin dari pejabat berwenang sesuai undang-undang yang berlaku. Apabila peraturan itu dilanggar, akan dikenakan ancaman pidana paling singkat 20 hari paling lama 90 hari, dan denda paling sedikit Rp 500.000, dan paling banyak Rp 30 juta.

Ketua Gerakan Nasional Anti-Miras, Fahira Idris, meminta perhatian Pemprov DKI Jakarta untuk lebih concern dalam mengantisipasi peredaran miras untuk mewujudkan Jakarta yang lebih aman dan nyaman. Saat ini, penjualan miras, kata dia, sudah tidak terkendali.

Ia menginginkan DKI membuat sebuah peraturan yang jelas untuk mengatur agar toko-toko dan supermarket tidak lagi menjual miras untuk anak-anak berusia di bawah 21 tahun.

"Kami akan dorong DPRD untuk mengeluarkan Perda Miras, dan meminta Pak Ahok untuk mengeluarkan SK Gubernur. Setelah peraturan keluar, kami akan sosialisasikan kepada masyarakat agar mereka bisa mengawasi," kata Fahira.

Ia mengharapkan SK Gubernur dapat keluar pekan ini. Gerakan Nasional Anti-Miras turut serta membuat draf SK tersebut. Salah satu isinya adalah tentang sanksi, yakni akan diberikan teguran sebanyak tiga kali bagi tempat yang memperjualbelikan miras untuk orang di bawah umur. Apabila masih ada pengusaha yang membandel, akan dilakukan penutupan atau penyegelan terhadap tempat usaha tersebut.

"Karena miras, kasus meninggal sampai 50 orang per harinya secara nasional. Ada juga yang berkelahi, membunuh, menganiaya, dan menenggak miras oplosan sampai tewas," kata Fahira.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPRD Curiga Tender Formula E Sengaja Dibuat Gagal agar Kontraktor Ditunjuk Langsung

Anggota DPRD Curiga Tender Formula E Sengaja Dibuat Gagal agar Kontraktor Ditunjuk Langsung

Megapolitan
Pemkot Tangsel Sediakan WiFi Gratis Untuk Warga, di Mana Saja Lokasinya?

Pemkot Tangsel Sediakan WiFi Gratis Untuk Warga, di Mana Saja Lokasinya?

Megapolitan
Melihat Manuver Anies Baswedan untuk Pilpres 2024...

Melihat Manuver Anies Baswedan untuk Pilpres 2024...

Megapolitan
Duduk Perkara Ibu Laporkan Anak karena Jual Kulkas, Puncak Sakit Hati yang Menumpuk

Duduk Perkara Ibu Laporkan Anak karena Jual Kulkas, Puncak Sakit Hati yang Menumpuk

Megapolitan
Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Terdakwa Terancam 5 Tahun Penjara dan Tak Ajukan Eksepsi

Fakta Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Terdakwa Terancam 5 Tahun Penjara dan Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan hingga Sore

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan hingga Sore

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Tambah 209 Kasus di Kota Tangerang, Kini 1.028 Pasien Covid-19 Dirawat

UPDATE 25 Januari: Tambah 209 Kasus di Kota Tangerang, Kini 1.028 Pasien Covid-19 Dirawat

Megapolitan
Nasib Formula E Kian Dipertanyakan, Lahan Sirkuit Masih Berlumpur Ditambah Tender Pembangunan Gagal

Nasib Formula E Kian Dipertanyakan, Lahan Sirkuit Masih Berlumpur Ditambah Tender Pembangunan Gagal

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Diteriaki Maling | Tender Formula E Gagal

[POPULER JABODETABEK] Kecurigaan Keluarga Kakek yang Tewas Diteriaki Maling | Tender Formula E Gagal

Megapolitan
Polda Metro Jaya Disebut Cabut Status 2 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Polda Metro Jaya Disebut Cabut Status 2 Tersangka Kebakaran Lapas Tangerang

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Siswa PAUD hingga SMP di Tangerang Kembali Belajar Daring

Mulai Hari Ini, Siswa PAUD hingga SMP di Tangerang Kembali Belajar Daring

Megapolitan
Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Korsleting Sebabkan Kepulan Asap di Mal Alam Sutera Tangerang

Megapolitan
Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Damkar Evakuasi Buaya Peliharaan Warga Depok

Megapolitan
Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Polisi Gagalkan Penyelundupan 4 Liter Sabu Cair dari Meksiko

Megapolitan
Kuasa Hukum Neira J Kalangi Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Kuasa Hukum Neira J Kalangi Korban Minta Polres Depok Segera Tangani Kasus Dugaan KDRT

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.