Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki: Mobil Murah Tak Sesuai Kebijakan Wapres

Kompas.com - 18/09/2013, 12:58 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sebelum kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) disetujui Pemerintah Pusat, rupanya Wakil Presiden Boediono telah mengeluarkan 17 kebijakan mengatasi kemacetan Jakarta. Dua kebijakan itu jelas bertentangan.

"Beliau sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi kemacetan DKI. Jadi, kan seolah-olah tidak berguna lagi kalau dibanjiri mobil," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Hal itulah yang membuat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyurati Wapres Boediono. Sebab, posisi Pemprov tidak bisa menolak peredaran mobil murah yang sudah disetujui Pemerintah Pusat.

Apabila memang mobil murah ramah lingkungan telah membanjiri Jakarta, maka Pemprov DKI akan serius untuk menerapkan electronic road pricing (ERP). Melalui penerapan ERP, walaupun warga berbondong-bondong menggunakan mobil murah, mereka akan ditetapkan tarif hingga Rp 100.000 apabila melintasi jantung kota Jakarta.

Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan penambahan bus transjakarta sebanyak 310, ditambah puluhan unit yang dibeli operator melalui lelang Unit Pengelola Transjakarta. Selain itu, ada penertiban angkutan umum yang bobrok, penertiban terminal bayangan, dan penaikan tarif parkir on street.

Pemprov DKI juga masih menunggu kedatangan ratusan bus sedang pada November mendatang. "Pokoknya sekarang prinsip Pak Gubernur, kalau belum ada bus yang nyaman, kamu jangan sampai menyusahkan orang," kata Basuki.

Pada September 2010 lalu, Wapres Boediono telah menginstruksikan "17 Langkah Atasi Kemacetan Jakarta":
1. Berlakukan electronic road pricing (ERP)
2. Sterilkan busway transjakarta
3. Kaji parkir on-street disertai penegakan hukum
4. Perbaikan sarana-prasarana jalan
5. Tambah jalur transjakarta hingga mencapai 12 koridor
6. Untuk angkutan transportasi siapkan harga bahan bakar gas (BBG) khusus
7. Tertibkan angkutan umum liar terutama bus kecil yang tak efisien
8. Optimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dengan rerouting, yakni hanya akan single operation.
9. Tertibkan angkutan liar sekaligus tempat perhentiannya
10. Bangun layanan mass rapid transit (MRT) jalur Lebak Bulus-Bundaran HI
11. Bentuk Otoritas Transportasi Jakarta (OTJ)
12. Tambah jalan tol—rencananya akan dibangun enam ruas jalan tambahan
13. Batasi kendaraan bermotor
14. Siapkan lahan park and ride untuk mengurangi kendaraan serta untuk mendukung penggunaan KRL
15. Bangun double-double track KRL Jabodetabek ruas Manggarai-Cikarang
16. Percepat pembangunan lingkar-dalam KRL yang diintegrasikan dengan sistem MRT
17. Percepat pembangunan KA bandara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com