Perlu Terobosan Atasi Macet Selama Pembangunan MRT

Kompas.com - 20/09/2013, 01:05 WIB
Spanduk mendukung pembangunan MRT Layang terpampang di pinggir Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2013). Pemerintah DKI Jakarta harus bersedia berdialog dengan warga yang menolak MRT Layang sehingga proyek transportasi massal itu didukung 100 persen warganya.
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROSpanduk mendukung pembangunan MRT Layang terpampang di pinggir Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu (5/5/2013). Pemerintah DKI Jakarta harus bersedia berdialog dengan warga yang menolak MRT Layang sehingga proyek transportasi massal itu didukung 100 persen warganya.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho
JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menjalankan manajemen lalu lintas yang baik untuk mengurangi kemacetan yang lebih parah selama pembangunan mass rapid transit atau MRT. Hal itu juga perlu didukung dengan penyampaian informasi yang baik kepada warga.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan, kemacetan menjadi suatu risiko dalam setiap pembangunan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah, utamanya mengurangi dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan itu.

Terkait rencana pembangunan MRT yang akan dimulai tahun ini, Danang mengatakan bahwa perlu ada suatu manajemen lalu lintas dan terobosan-terobosan yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan. Untuk mendukung itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta harus melakukan sosialisasi secara reguler tentang kapan dan di mana titik kemacetan terjadi.

"Bagaimana melakukan sosialisasi yang baik, katakanlah kalau jam sekian padat sekali, diimbau melakukan perjalanan dari sini jam berapa, ada pembagian. Informasi publik menjadi kunci akhirnya," kata Danang, Kamis (19/9/2013).

Informasi semacam itu, kata Danang, akan sangat membantu pengguna jalan untuk mengetahui titik-titik kemacetan. Dengan demikian, pengguna jalan tidak akan frustrasi karena buta informasi dan tak tahu harus memilih jalur mana yang lebih nyaman.

Informasi-informasi itu dapat disampaikan melalui papan informasi, misalnya di Jalan Fatmawati. Informasi yang disampaikan antara lain kecepatan rata-rata kendaraan, petunjuk, dan saran perjalanan. "Problemnya diinformasikan. Diberi solusi dan pilihan. Sekalipun hanya melalui board, saya rasa itu sudah mengurangi kejengkelan para pengguna jalan," ujarnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Depok di Ambang Kewalahan Tangani Covid-19?

Megapolitan
Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X